Demi IKN Kondusif, Pemprov Kaltim Sikat Ormas Bermasalah

SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial secara maksimal.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengambil langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi melakukan aksi premanisme.

Langkah ini bukan semata untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah penyangga IKN.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum--Haji Rudy Mas'ud--menegaskan bahwa stabilitas adalah fondasi pembangunan nasional di tanah Borneo.

Baca Juga: Pasang Laut Ancam Pesisir Kaltim 1316 Mei, BMKG Imbau Masyarakat Siaga

Pernyataan ini disampaikan Harum saat memimpin Rapat Monitoring Penanganan Ormas bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu, 11 Mei 2025.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 12 Mei 2025.

Rapat tersebut secara khusus membahas langkah penanganan terhadap ormas yang terindikasi menyimpang dari fungsi sosialnya, terutama yang terlibat dalam kekerasan atau premanisme.

Harum menegaskan bahwa aktivitas seperti itu harus dihentikan karena bisa merusak citra daerah sekaligus mengancam masuknya investasi ke Kaltim.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Baca Juga: IKN Butuh Ketahanan Pangan, Modernisasi Pertanian Digenjot di Penajam

Ia juga mengapresiasi Kemenko Polhukam yang menggagas forum strategis ini sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam menangani potensi gangguan keamanan secara menyeluruh.

"Forum ini menjadi sarana konsolidasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, intelijen, kejaksaan, dan elemen masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan keamanan secara menyeluruh," katanya.

Dalam forum yang dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas dari berbagai daerah ini, dibuka pula ruang diskusi terbuka yang dimoderatori oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus.

Sejumlah ormas menyampaikan komitmen untuk menjaga ketertiban dan turut berperan dalam pembangunan.

Basuki: Fisik IKN Tetap Jalan, Kontrak Baru Diteken 21 Mei

Pemerintah terus menggenjot pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membuka pintu lebar bagi keterlibatan sektor swasta melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini menjadi bagian dari strategi pendanaan alternatif untuk memastikan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru dapat berjalan sesuai target.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa nilai investasi KPBU yang tengah diproses saat ini mencapai Rp 132 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti perumahan, jalan, serta terowongan utilitas atau Multi Utility Tunnel (MUT) yang akan menampung berbagai jaringan utilitas kota modern.

Hal itu disampaikan Basuki dalam dialog dengan RRI di IKN, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 7 Mei 2025 kemarin.

“Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha,” kata Basuki dikutip Senin, 12 Mei 2025.

Basuki menjelaskan bahwa skema KPBU bukan hanya soal pembiayaan, melainkan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha dalam membangun kota masa depan secara efisien dan transparan.

“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa proyek-proyek fisik di IKN tetap berjalan meski pendanaan kini berasal dari berbagai sumber.

Bahkan, dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui alokasi APBN untuk proyek-proyek inti seperti di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi penopang utama tahap awal pembangunan.

"Pembangunan fisik itu tetap berjalan terus, bahkan sebentar lagi semakin ramai. Karena sekitar tanggal 21 Mei itu sudah ada penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek yang sudah dilelang," katanya.

Adapun sejumlah proyek yang diprioritaskan di antaranya Istana Wakil Presiden, jalan tol, Masjid Negara, hingga kantor Kementerian PUPR.

"Demikian juga untuk kantor Kementerian PUPR, itu akan segera diselesaikan," tambah Basuki.

Ia menambahkan bahwa sejak awal pembangunan, Otorita IKN telah aktif melakukan market sounding guna menarik minat investor.

Lewat skema KPBU, pihaknya optimistis bahwa proses pembangunan akan berlangsung lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.