Makin Sibuk karena IKN, Jalur Provinsi dan Silkar Butuh Dilebarkan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mendorong percepatan pelebaran dua jalur penting yang terhubung langsung ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usulan itu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Pusat, mengingat kewenangan atas infrastruktur jalan tersebut tidak berada di tingkat kabupaten.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, di Penajam, Kamis, 15 Mei 2025.

"Jalan provinsi dan jalan silkar diperlebar karena sebagai akses konektivitas IKN," ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Baca Juga: Putusnya Jalur Vital SamarindaBalikpapan, Warga Minta Solusi Cepat

Ia menjelaskan, kedua ruas jalan itu—jalan provinsi yang menghubungkan Kaltim dan Kalimantan Selatan (Kalsel), serta jalan silkar yang langsung terhubung ke kawasan IKN di Sepaku—memiliki peran vital sebagai jalur mobilitas antarwilayah, sekaligus tulang punggung konektivitas ibu kota negara yang baru.

Namun begitu, Pemkab PPU mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas langsung atas dua infrastruktur tersebut.

“Sebagai pengguna jalan, pemerintah kabupaten hanya bisa usulkan kepada provinsi dan pusat untuk lakukan perluasan jalan itu,” katanya.

Mudyat menekankan bahwa kondisi jalan saat ini memerlukan perhatian serius, terlebih seiring meningkatnya lalu lintas menuju dan dari kawasan IKN.

Ia berharap ada respons konkret dari provinsi dan pusat untuk menindaklanjuti usulan pelebaran jalur.

Baca Juga: Investasi Pertanian Dibuka Lebar, PPU Incar Status Penyangga Pangan IKN

“Jalan provinsi dan jalan silkar bukan hanya sekedar penghubung antarprovinsi dan kabupaten/kota tetapi setelah ada IKN juga sebagai akses atau jalan konektivitas dengan ibu kota negara Indonesia itu,” jelasnya.

Pelebaran yang diusulkan meliputi jalan provinsi dari kilometer nol Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam hingga ke Desa Rintik, Kecamatan Babulu, perbatasan Kabupaten Paser.

Sementara pelebaran jalan silkar diharapkan mencakup ruas dari Kelurahan Petung menuju wilayah IKN di Kecamatan Sepaku.

Di Jantung IKN, Kukar Serius Tekan Stunting Lewat 1.000 HPK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan angka stunting, dengan menempatkan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sejumlah kesempatan pekan ini.

Dalam pernyataannya di Tenggarong, Rabu, 14 Mei 2025, Edi menyoroti pentingnya fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai masa krusial pencegahan stunting.

"Hal utama yang harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting adalah 1.000 HPK, yakni mulai anak masih berbentuk janin dalam kandungan hingga dilahirkan sampai anak berusia dua tahun," katanya, dikutip dari ANTARA, Kamis, 15 Mei 2025.

Menurutnya, periode ini adalah masa emas pertumbuhan sekaligus masa yang paling rentan bagi daerah yang juga masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Oleh karena itu, intervensi gizi dan kesehatan harus dilakukan secara optimal untuk mencegah atau mengoreksi potensi stunting sejak dini.

Data Pemkab Kukar menunjukkan tren positif, di mana prevalensi stunting berhasil ditekan dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 17,6 persen di 2023, dan kembali menurun menjadi 14,6 persen pada 2024.

Sehari sebelum pernyataan itu, saat meresmikan Posyandu Anggrek Kuning di Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Edi juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam upaya percepatan penanganan stunting, terutama melalui penguatan peran Posyandu.

"Posyandu merupakan sarana efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap stunting, karena banyak kader yang rutin melakukan edukasi ke masyarakat, sosialisasi, hingga pencegahan terhadap stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Posyandu tidak hanya berperan dalam menanggulangi stunting, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas kesehatan secara menyeluruh, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lansia.

Peresmian Posyandu Anggrek Kuning, kata Edi, merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Kukar terhadap kesehatan warganya.

"Sekarang bangunan posyandu sudah baru, jadi dengan bangunan yang baru ini harus mempunyai semangat yang baru untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Edi juga mengingatkan para kepala desa agar memberikan perhatian penuh kepada keberlangsungan posyandu di wilayah masing-masing.

“Saya tidak ingin mendengar ada posyandu kurang diurus, sehingga kepala desa harus memberikan perhatian besar kepada posyandu dan kader agar selalu aktif sehingga bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik,” tegasnya.