SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan standar usahanya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperluas cakupan produk bersertifikat halal, sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Kukmperindag PPU, Nurlianti, ketika disinggung soal pertanyaan terkait pengembangan UMKM di Penaja, Selasa, 20 Mei 2025 lalu.
“Pelaku UMKM agar segera buat sertifikat halal agar olahan yang dijajakan dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai,” ujar Nurlianti, disadur dari ANTARA, Rabu, 21 Mei 2025.
Langkah ini tidak dilakukan sendiri. Pemerintah daerah menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, untuk mempercepat proses sertifikasi.
“Kolaborasi dengan BPJPH dan LP2M Unmul itu untuk berperan aktif dalam proses pembuatan sertifikasi halal melalui sosialisasi dan pendampingan,” jelas Nurlianti.
Bentuk dukungan itu diwujudkan melalui bimbingan teknis (bimtek) yang digelar secara bertahap.
Di dalamnya dibahas berbagai aspek penting yang perlu diketahui pelaku usaha dalam proses mendapatkan sertifikat halal.
“Kegiatan bertujuan memberikan pemahaman dan membantu pelaku UMKM agar produknya memiliki sertifikasi halal,” katanya lagi.
Baca Juga: Lewati Target, Progres Hunian ASN di IKN Capai 98,14 Persen
Data terbaru menunjukkan, dari hampir 20 ribu pelaku UMKM di daerah yang sebagian wilayahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut, yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), baru sekitar 750 produk yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal.
Jumlah tersebut mencerminkan bahwa satu pelaku bisa memiliki lebih dari satu jenis produk yang wajib melalui proses sertifikasi.
Produk bersertifikat halal dinilai krusial, terutama bagi konsumen Muslim, karena memastikan bahan baku dan proses produksinya tidak mengandung unsur yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti babi atau alkohol.
“Produk yang dijajakan khususnya bagi kaum Muslim dinyatakan aman untuk dikonsumsi karena telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut ajaran Islam,” pungkas Nurlianti.
Siap Jadi Kota Masa Depan, IKN Gaet Developer Swasta
Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan ibu kota baru negara.
Kali ini, giliran asosiasi pengembang properti Real Estat Indonesia (REI) yang diajak berperan aktif dalam pengembangan sektor perumahan di wilayah IKN.
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat menyambut rombongan REI yang berkunjung langsung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu, 16 Mei 2025.
“Peluang investasi di IKN masih terbuka luas, khususnya pengembangan ekosistem hunian,” ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Selasa, 20 Mei 2025.
Basuki menegaskan, kehadiran REI diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam penyediaan hunian komersial dan bersubsidi bagi warga IKN, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan para pejabat negara yang kelak bertugas di sana.
“Jadi, kami dorong anggota REI ambil bagian penyediaan hunian komersial maupun subsidi, termasuk yang dikembangkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sektor properti memiliki posisi strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan kawasan dan mendukung kebutuhan dasar masyarakat di IKN.
Terutama, di sekitar wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Keterlibatan pelaku usaha swasta, menurut Basuki, tidak hanya soal investasi, tetapi juga menciptakan warisan pembangunan yang berkelanjutan di ibu kota baru.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan dukungan penuh atas keterbukaan dan sinergi yang ditawarkan pemerintah dalam pembangunan IKN.
“Kami apresiasi dan antusiasme atas peluang investasi yang terbuka di IKN,” ucap Joko.
Ia menilai, ajakan dari Otorita IKN menjadi momen penting bagi para pengembang nasional untuk turut serta dalam pembangunan kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif.
“Kami siap sinergi dan kontribusi aktif jadikan Nusantara sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan inklusif,” tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pemain Keturunan yang Menunggu Diperkenalkan PSSI usai Mauro Zijlstra
- 'Ogah Ikut Makan Uang Haram!' Viral Pasha Ungu Mundur dari DPR, Benarkah?
- Usai Kena OTT KPK, Beredar Foto Immanuel Ebenezer Terbaring Dengan Alat Bantu Medis
- Eks Feyenoord Ini Pilih Timnas Indonesia, Padahal Bisa Selevel dengan Arjen Robben
- Terbukti Tak Ada Hubungan, Kenapa Ridwan Kamil Dulu Kirim Uang Bulanan ke Lisa Mariana?
Pilihan
-
Hasil Super League: Brace Joel Vinicius Bawa Borneo FC Kalahkan Persijap
-
Persib Bandung Siap Hadapi PSIM, Bojan Hodak: Persiapan Kami Bagus
-
5 Fakta Kekalahan Memalukan Manchester City dari Spurs: Rekor 850 Gol Tottenham
-
Rapper Melly Mike Tiba di Riau, Siap Guncang Penutupan Pacu Jalur 2025
-
Hasil Super League: 10 Pemain Persija Jakarta Tahan Malut United 1-1 di JIS
Terkini
-
Uji Coba di 38 Titik, Samarinda Matangkan Sistem Parkir Berlangganan
-
PPU Hadapi 101 Ton Sampah per Hari, Apa Kunci Penopang Kebersihan IKN?
-
AJI Kritik Pernyataan Rahmad Masud Soal Berita PBB: Hak Jawab atau Dewan Pers
-
Tambang Ilegal di Kukar Tak Kunjung Tuntas, Kades Santan Ulu: Lagu Lama Mas
-
1.453 Pelajar PPU Terima Beasiswa, Disiapkan Jadi SDM Unggul untuk IKN