TKDN dan Pengendalian Impor, Jalan Keluar dari Tekanan Global

SuaraKaltim.id - Ketidakpastian ekonomi global kembali membayangi prospek industri ekspor nasional.

Jawa Barat, sebagai tulang punggung manufaktur Indonesia, kini berada di persimpangan penting: bertahan atau tertekan lebih dalam.

Di tengah ancaman kebijakan tarif Amerika Serikat dan ketegangan dagang global, para pelaku industri dan pengambil kebijakan berkumpul di Bandung untuk mencari solusi dari tingkat lokal.

Dalam forum diskusi publik bertajuk “Gempuran Tarif AS: Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk?” yang diadakan Suara.com dan CORE Indonesia di El Hotel Bandung, Selasa (20/5), kekhawatiran terhadap masa depan industri nasional mengemuka, disertai dorongan kuat untuk menyusun langkah taktis dari daerah.

Baca Juga: Limbah Industri Diduga Sebabkan Kematian Ikan Massal di Bontang Lestari

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, menggarisbawahi urgensi pertemuan ini dengan menyoroti posisi Bandung sebagai episentrum ekspor yang sedang menghadapi tekanan berat.

“Kita menghadapi perlambatan ekonomi yang nyata. Bandung dipilih karena menjadi salah satu sentra ekspor nasional—dari tekstil, alas kaki, hingga furnitur—yang kini sedang tertekan. Ini momentum penting untuk mencari solusi dari daerah sebagai rujukan kebijakan nasional,” ujarnya dalam sambutan.

Data menunjukkan, ekspor nonmigas Jawa Barat ke AS pada Januari 2025 mencapai USD 499,53 juta.

Namun, tekanan global menyebabkan gelombang PHK di sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi. Kebijakan tarif baru dari AS dan membanjirnya barang impor menjadi dua sisi ancaman yang menghimpit pelaku usaha.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Ph.D., menilai bahwa Indonesia terdampak langsung oleh pergeseran arus dagang global.

Baca Juga: Rencana Ekspor Tahun Depan, SWR Sebut BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Momentum Strategis Go International

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan ekonomi domestik bukan lagi pilihan tetapi keharusan,” tegas Mohammad Faisal.

Ia mengungkapkan, ekspor Tiongkok ke AS turun 10,5% pada 2025, namun ke ASEAN naik hingga 19,1%, mengindikasikan potensi lonjakan barang masuk ke pasar domestik.

Bahkan, potensi impor ilegal dari Tiongkok diperkirakan mencapai USD 4,1 miliar, dengan kerugian negara mencapai Rp 65,4 triliun.

Dampak tersebut telah dirasakan langsung oleh industri lokal. Prof. Rina Indiastuti dari Universitas Padjadjaran mencatat bahwa sektor tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis.

Ia juga melihat peluang dari relokasi rantai pasok global yang bisa dimanfaatkan oleh Jawa Barat sebagai basis manufaktur nasional yang telah terintegrasi dengan sektor otomotif, elektronik, hingga farmasi.

Dari sisi pelaku industri, tekanan yang dirasakan tidak hanya berasal dari luar negeri.

Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan keresahan pelaku usaha terhadap beragam hambatan internal yang membuat dunia usaha kehilangan daya saing.

“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron,” ujar Ning.

Ia menambahkan, banyak pengusaha harus menghadapi birokrasi izin usaha yang berbelit, pungutan liar, bahkan premanisme yang membuat logistik semakin mahal dan usaha tidak kompetitif.

“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” kata Ning.

“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus-terusan pelaku usaha lokal jadi korban eksperimen kebijakan,” tegasnya.
Solusi yang ditawarkan antara lain penguatan kontrol impor dan peningkatan pemakaian komponen lokal dalam industri.

Mohammad Faisal menekankan bahwa kontrol impor bukan bentuk proteksionisme, melainkan cara menjaga kedaulatan pasar domestik melalui standarisasi dan verifikasi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendukung skema TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), yang telah sukses mendorong produksi domestik di sektor elektronik.

“Penguatan TKDN adalah salah satu fondasi untuk membangun fundamental ekonomi yang tangguh,” kata Faisal.