Efisiensi Anggaran, Pemprov Kaltim Setop Belanja Mobil Dinas Tahun Depan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah tegas dalam rangka efisiensi belanja daerah.

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penghentian total pengadaan kendaraan dinas untuk tahun anggaran 2025.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyebut kebijakan ini merupakan implementasi dari arahan langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal nasional yang menuntut efisiensi di berbagai sektor.

Baca Juga: Data 2025: Kasus Gigitan Rabies Tembus 1.334 di Kaltim

Hal itu disampaikan Muzakkir saat ditemui di Samarinda, Jumat, 23 Mei 2025.

"Ya, memang untuk tahun 2025, seluruh pengadaan kendaraan dinas di semua SKPD dihentikan. Ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud," jelas Muzakkir, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurutnya, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan kendaraan operasional dan kendaraan jabatan akan dialihkan ke program prioritas daerah yang lebih berdampak langsung pada pelayanan publik.

"Intinya, angka efisiensi dari penghentian pengadaan ini akan kita alihkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas daerah. Rincinya saya belum lihat, namun terjadi penghematan yang cukup signifikan," tegasnya.

Meski demikian, tidak semua pengadaan kendaraan disetop total.

Baca Juga: Bermula dari Celetukan, Berujung pada Kolaborasi Dua Gubernur

Muzakkir menjelaskan bahwa masih ada pengecualian untuk kendaraan yang bersifat darurat dan penting, seperti ambulans.

Namun, setiap pengadaan khusus ini harus melalui persetujuan dari pimpinan.

"Kalaupun masih ada usulan yang terlambat diajukan, tidak akan dilaksanakan, kecuali untuk kendaraan yang sangat spesifik dan mendesak, seperti ambulans. Itu pun harus mendapat izin dari pimpinan," ucapnya.

Ia juga merinci bahwa kendaraan dinas yang biasa digunakan di lingkungan SKPD terdiri dari dua jenis, yakni kendaraan operasional dan kendaraan jabatan.

Harganya pun bervariasi tergantung spesifikasi.

"Harga pengadaannya pun bervariasi, tergantung jenis dan spesifikasi. Misalnya, kendaraan jenis double cabin memiliki biaya yang lebih tinggi dibanding kendaraan standar lainnya," imbuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan kendaraan yang telah dimiliki.

Jika kebutuhan mendesak tetap muncul, opsi sewa kendaraan menjadi solusi yang dianjurkan.

"Instruksi dari Gubernur juga, apabila membutuhkan kendaraan dinas, silahkan untuk menyewa," tuturnya.

IKN Lagi Jadi Rebutan Investor, Duit Triliunan Mengalir Masuk!

Minat investor terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif.

Hingga April 2025, total nilai investasi yang sudah terealisasi di kawasan yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu telah menembus angka Rp 62,08 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan perkembangan tersebut saat meninjau langsung kawasan IKN di Sepaku, PPU, Kamis, 22 Mei 2025.

"Tercatat sampai April 2025, ada 42 perusahaan jalankan investasi di IKN dengan nilai capai Rp 62,08 triliun," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 24 Mei 2025.

Menurutnya, angka tersebut naik sekitar Rp 3,65 triliun dibanding sepekan sebelumnya, karena adanya tambahan enam investor baru yang menandatangani kerja sama.

Para penanam modal ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, perhotelan, pendidikan, ritel, konstruksi, hingga properti komersial dan residensial.

Di antara para investor baru tersebut, PT Solusi Harapan Nusantara diketahui akan membangun pusat kuliner seluas 1.800 meter persegi.

PT Makmur Berkah Hotel (MBH) membawa jaringan hotel bintang lima Marriott International ke IKN, membangun di atas lahan 2,04 hektare.

Sektor pendidikan juga mulai masuk dengan kehadiran PT Australia Independent School (AIS) Nusantara, yang akan membangun sekolah berkapasitas 750 siswa dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) di lahan 7.900 meter persegi, dengan bangunan seluas 10.000 meter persegi.

Tak hanya itu, PT Maxi Nusantara Raya akan menghadirkan supermarket modern lengkap dengan area kuliner F&B, sementara PT Kreasibeton Nusapersada fokus membangun kawasan hunian vertikal, perkantoran swasta, dan pusat ritel.

Sedangkan PT Daya Mulia Turangga membidik sektor komersial dan perkantoran di atas lahan hampir 3 hektare.

Basuki menyampaikan apresiasinya kepada para investor yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan ibu kota baru.

“Otorita IKN mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kepercayaan para pemilik modal untuk melakukan investasi dalam pembangunan IKN,” kata Basuki.

Senada dengan Basuki, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menilai akselerasi investasi tak lepas dari kerja aktif pihaknya dalam membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha.

“Kerja sama yang terjalin akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan Kota Nusantara, serta membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Agung.

Ia menambahkan, meningkatnya realisasi investasi membuat lahan-lahan di kawasan IKN semakin diminati.

“Peran aktif Otorita IKN dalam akselerasi realisasi investasi menjadikan lahan di IKN semakin laris dengan investor yang bakal membangun,” tambah Agung.

Otorita IKN pun optimistis kemitraan strategis dengan investor akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi pertumbuhan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.