Desa Tak Lagi Tertinggal: Koperasi Merah Putih Jadi Jembatan Mandiri

SuaraKaltim.id - Pemerintah terus memacu pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar secara masif di berbagai daerah.

Hingga Mei 2025, tercatat lebih dari 41 ribu Musdesus telah terselenggara di seluruh Indonesia, sebagai fondasi awal program koperasi berbasis desa yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi akar rumput.

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menyebut percepatan Musdesus sebagai tahapan krusial menuju peluncuran nasional koperasi desa yang dijadwalkan pada Juli 2025.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Minggu, 25 Mei 2025.

Baca Juga: TKA Mulai Diterapkan November 2025, Sasar Evaluasi Individu Siswa

“Setelah Musdesus rampung, Juni masuk ke tahap pembentukan badan hukum, dan Juli akan kita launching bersama Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 26 Mei 2025.

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang turut tancap gas.

Dari 2.000 lebih desa, sebanyak 1.038 desa telah merampungkan Musdesus, atau hampir setengah dari total wilayah administratif tingkat desa di provinsi tersebut.

Pemerintah menargetkan seluruh Musdesus di Kaltim selesai pada 28 Mei 2025 pukul 23.30 WITA.

Program Koperasi Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kaltimtara Capai Rp 5,8 Triliun, Tapi Terkoreksi 24 Persen

Secara nasional, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi desa/kelurahan.

Setiap koperasi akan difasilitasi modal awal sebesar Rp 3 miliar, dengan skema pinjaman berbunga rendah sebesar 3 persen dan masa pengembalian maksimal enam tahun.

Kehadiran koperasi desa diharapkan menjadi solusi terhadap beragam tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan, mulai dari ketergantungan pada tengkulak, sulitnya akses modal, hingga penyebaran praktik pinjaman online ilegal.

“Dengan koperasi ini, desa bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Anak muda bisa kembali bekerja di desa, hasil pertanian lebih efisien didistribusikan, dan lembaga ekonomi desa menjadi kuat,” kata Ferry.

Tidak hanya soal dukungan finansial, pemerintah juga berencana memanfaatkan aset negara yang belum optimal di desa untuk menunjang operasional koperasi secara berkelanjutan.

Kegiatan Musdesus turut melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam kegiatan pengawasan di Kaltim, antara lain Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.

Seno Aji menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal kelengkapan administrasi dan integrasi data ke sistem Kementerian Koperasi dan UKM.

Seno memastikan bahwa seluruh data Musdesus akan masuk sistem Kemenkop sesuai tenggat waktu, dilanjutkan dengan proses pengesahan notaris.

Pemprov Kaltim Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih di Seluruh Desa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memacu pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi berbasis masyarakat.

Program ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mengamanatkan penguatan ekonomi desa melalui badan usaha kolektif.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa proses musyawarah desa (musdes) yang menjadi tahap awal pendirian koperasi kini tengah berjalan di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 24 Mei 2025.

“Jadi musdesnya sudah berjalan, targetnya akan selesai pada 28–31 Mei 2025,” ucap Seno Aji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 26 Mei 2025.

Hingga saat ini, sudah tercatat sebanyak 344 pelaksanaan musdes dilakukan dari total 1.038 desa yang tersebar di Kaltim.

Pemprov Kaltim menargetkan proses pembentukan seluruh koperasi rampung sebelum Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025, dan akan diresmikan secara nasional pada 28 Oktober oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dari 1.038 desa di Kaltim, proses sosialisasinya sudah berjalan sebanyak 93,4 persen, kemudian untuk musyawarah desa sebesar 33,1 persen, juga proses di notaris 19,9 persen,” kata Seno Aji.

Menurut Seno, koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, tetapi juga berperan strategis dalam membangun ketahanan pangan nasional, khususnya dalam distribusi hasil pertanian.

“Koperasi ini juga mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya dalam distribusi hasil pertanian yang dilakukan secara lebih efisien, sehingga petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, dan konsumen mendapat produk dengan harga terjangkau,” tutuRnya.

Pemprov Kaltim juga berencana memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia dalam koperasi-koperasi yang terbentuk.

Salah satunya lewat kolaborasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyediakan akses pembiayaan usaha koperasi.

“Nanti kami bekali pengetahuan juga SDM yang masuk dalam Koperasi Merah Putih, serta akan berkolaborasi dengan Himpunan Bank Milik Negara yang bisa menyiapkan kreditnya untuk usaha di koperasi tersebut,” bebernya.

Seno Aji pun mengajak seluruh desa dan kelurahan untuk menyambut program ini secara aktif, sebagai tonggak awal kebangkitan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.