Samarinda Targetkan Juli 2025 Jalankan Sekolah Rakyat, Lokasi Masih Dicari

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencari lokasi pengganti pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Program strategis nasional ini awalnya direncanakan berlangsung di gedung milik Yayasan Kampus Melati, namun batal digunakan karena lokasi tersebut kini kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai keputusan bersama antara DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemprov.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin saat berada di Samarinda, Kamis, 23 Mei 2025, mengatakan pihaknya telah mengantongi beberapa opsi lokasi dan tengah melakukan survei lapangan guna memastikan kesesuaian tempat.

"Ini masih kita cari beberapa tempatnya. Nanti kita lapor dengan Pak Wali yang mana yang memang cocok," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 1 Juni 2025.

Baca Juga: BBM di Samarinda Aman, Tapi Andi Harun Tak Mau Ambil Risiko

Asli menekankan bahwa tempat yang akan dipilih bukan sekadar tersedia, melainkan harus memenuhi standar kelayakan agar tidak menambah beban psikologis bagi peserta didik dari kelompok rentan yang menjadi sasaran SR.

"Cari tempat yang representatif yang baik karena itu tadi jangan anak miskin ditaruh di tempat yang miskin juga gitu loh. Jadi yang kita cari yang layak loh nanti ya. Untuk sementara ini masih kita survei beberapa tempat," imbuhnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan program milik Pemkot atau Pemprov, melainkan murni inisiatif dari Kemensos.

Pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan sarana dan dukungan teknis di lapangan.

"SR ini adalah program strategis pemerintah pusat. Bangunannya luar biasa, nilainya mencapai Rp 285 miliar, tapi isinya untuk anak-anak miskin. Kita tidak boleh menempatkan mereka di tempat yang tidak layak, makanya lokasi yang kami siapkan juga harus representatif," kata Asli.

Baca Juga: Hotel Baru di Samarinda Ini Punya Desain Instagramable, Cocok Buat Gen Z!

Samarinda menjadi salah satu dari lima wilayah di Kaltim yang ikut mendukung program ini, bersama Kukar, Berau, Penajam Paser Utara, dan Pemprov Kaltim sendiri.

Targetnya, pada Juli 2025, sebanyak 100 siswa akan diterima untuk jenjang setara SMA. Maka dari itu, minimal dibutuhkan empat ruang kelas yang siap pakai.

Sebelumnya, Disdikbud sempat menunjuk Kampus Melati sebagai lokasi sementara, namun rencana tersebut batal karena gedung kembali difungsikan untuk SMAN 10 usai adanya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan orang tua siswa.

"Ya kita cabut diri. Kita enggak jadi, kita cari tempat lain. Karena salah satu syaratnya juga tidak boleh dicampuradukkan, antara siswa SR itu dengan murid-murid yang lain," jelasnya.

Asli juga membuka kemungkinan akan ada dua pelaksanaan SR di Samarinda: satu difasilitasi oleh Pemkot, satu lagi oleh Pemprov. Perbedaan utamanya ada pada cakupan wilayah penerimaan siswa.

"Keduanya tetap dikelola oleh Kemensos, tapi seleksi dan penempatan siswa tergantung siapa yang memfasilitasi," tutupnya.

Sekolah Rakyat Samarinda Siap Dibuka Juli, Fasilitas Mewah untuk Siswa Kurang Mampu

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat Samarinda, yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan konsep sekolah gratis namun berfasilitas lengkap dan modern.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut sekolah ini akan mulai menerima siswa baru pada Juli 2025, meskipun bangunan fisiknya masih dalam tahap pembangunan di kawasan Kecamatan Palaran.

"Bahkan Juli tahun ini pun siap menampung siswa perdana sebanyak 100 orang. Namun karena bangunan belum siap, maka siswa angkatan pertama pada Sekolah Rakyat akan menumpang di sekolah lain," ujar Asli Nuryadin disaduar dari ANTARA, Senin, 26 Mei 2025.

Didanai penuh oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan anggaran senilai Rp 285 miliar, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional untuk menanggulangi kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Konsep ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005, yang menempatkan penuntasan kemiskinan sebagai tanggung jawab Kemensos.

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat hanya akan menampung siswa jenjang SMA dari keluarga tidak mampu.

Namun, fasilitas yang ditawarkan tak kalah dari sekolah swasta bertaraf internasional: ruang belajar modern, laboratorium lengkap, dan lingkungan belajar berkualitas tinggi.

"Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo, untuk mengupayakan supaya orang miskin bisa menikmati sekolah yang mewah dengan fasilitas lengkap, laboratorium lengkap, kemudian dengan model pendidikan modern agar kualitas siswa juga meningkat," katanya.

Ke depan, kapasitas sekolah ini ditargetkan mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruhnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di Samarinda.

Walaupun menggunakan lahan milik Pemerintah Kota Samarinda, pengelolaan penuh berada di tangan pemerintah pusat, melalui sinergi antara Kemensos dan Kementerian Pendidikan.

"Meski namanya Sekolah Rakyat Samarinda, namun sekolah ini tidak dikelola oleh Pemkot Samarinda, namun sepenuhnya dikelola pemerintah pusat," jelas Asli, yang juga merupakan mantan Kepala Bappeda Samarinda.

Peran pemerintah kota, tambahnya, lebih pada fasilitasi lahan, dukungan teknis, serta keterlibatan karena siswa yang ditampung adalah warga Samarinda.