SPPG Bertambah Jadi 7 Unit, Program MBG di Kaltim Diklaim Berjalan Lancar

Nominal anggaran per porsi juga disesuaikan jenjang pendidikan, yaitu Rp15 ribu untuk siswa SD kelas 4 hingga SMA/SMK, dan Rp 13 ribu untuk PAUD hingga SD kelas 3.

Balikpapan Siapkan 3 Lokasi Strategis untuk Dapur Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menunjukkan komitmennya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan tiga lokasi lahan di berbagai kecamatan.

Lahan ini akan digunakan untuk pembangunan unit pelayanan gizi nasional tahap pertama, menandai langkah awal perluasan program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi pelajar.

Baca Juga: MBG vs Pendidikan? Rektor Unmul: Program Bagus, Tapi Harus Seimbang!

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkipli, menjelaskan bahwa tiga lokasi yang telah disiapkan berada di Kecamatan Balikpapan Timur di Kelurahan Manggar Baru, dan Pantai Asri; Balikpapan Utara di Kilometer 7, dan Balikpapan Barat di kawasan industri tahu tempe, Somber.

"Tiga lokasi yang kami siapkan berada di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Semuanya merupakan lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan melalui skema pinjam pakai," kata Zulkipli di Balikpapan, disadur dari ANTARA, Selasa, 10 Juni 2025.

Ia menambahkan bahwa penyediaan lahan ini adalah wujud dukungan pemda terhadap program MBG yang akan dioperasikan oleh pelaksana pusat.

Pemerintah daerah hanya menyediakan lahan, sementara pembangunan dapur dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pihak pelaksana.

Dapur MBG, dengan ukuran 25x40 meter per unit, direncanakan mulai dibangun dalam waktu dekat.

Baca Juga: Program MBG di PPU: Rp 220 Miliar Digelontorkan untuk Kawasan IKN

Saat ini, Pemkot Balikpapan sedang memproses kelengkapan administrasi skema pinjam pakai lahan, dengan harapan seluruh dokumen perizinan selesai paling lambat minggu ketiga Juni.

Kriteria lokasi juga sangat diperhatikan, seperti area yang steril dari peternakan atau TPA, serta mudah diakses oleh kendaraan pengangkut makanan.

"Lokasi harus memenuhi syarat seperti tidak berdekatan dengan peternakan atau TPA, dan harus mudah diakses kendaraan pengangkut makanan,” ujar Zulkipli.

Pembangunan fisik dan desain dapur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana MBG.

"Pemerintah kota hanya memastikan bahwa lahan yang disediakan layak dan sesuai standar sanitasi serta logistik," ungkapnya.

Yang menarik, Zulkipli juga mengungkapkan usulan dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan untuk melibatkan pedagang kantin sekolah dalam pelaksanaan program MBG.