Gratispol Digeber, Pemprov Kaltim Gratiskan UKT 33 Ribu Mahasiswa Baru

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong transformasi sektor pendidikan tinggi melalui program unggulan bertajuk Gratispol.

Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi generasi muda, khususnya melalui penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, Dasmiah, Sabtu, 14 Juni 2025.

"Target kami untuk tahun ini sebanyak 33 ribu mahasiswa baru, menggratiskan biaya UKT mereka setelah diterima di perguruan tinggi," sebut Dasmiah, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 15 Juni 2025.

Baca Juga: Gratispol Kaltim 2025 Fokus Mahasiswa Baru, Ini Besaran Bantuan UKT-nya

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut visi pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, sebagai bentuk konkret dari komitmen membangun SDM unggul di tengah momentum pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sebanyak 53 perguruan tinggi di wilayah Kaltim telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov untuk mengakomodasi program Gratispol.

Fokus penganggaran pun telah diatur proporsional, yakni 50 persen untuk jenjang S1, 30 persen untuk S2, dan 20 persen untuk S3.

"Kami juga membatasi beasiswa ke luar daerah, hanya untuk 10 perguruan tinggi terbaik. Harapannya agar anak-anak Kaltim tetap memilih kuliah di daerah sendiri. Ini untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi di Kaltim agar bisa bersaing secara nasional," lanjut Dasmiah.

Tahap awal implementasi program ini pada 2025 akan diprioritaskan untuk mahasiswa baru.

Baca Juga: Janji Pendidikan Gratis Sampai S3, Apakah Gratispol Bisa Terwujud?

Selanjutnya, Pemprov Kaltim menargetkan perluasan manfaat Gratispol bagi seluruh mahasiswa aktif.

"Sistem pembayaran dilakukan langsung oleh kami melalui Bank Kaltimtara ke perguruan tinggi. Namun, tetap menggunakan sistem by name by address, jadi identitas penerima sangat jelas," imbuhnya.

Menurut Dasmiah, program ini tak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi strategi peningkatan kualitas dan daya saing institusi pendidikan tinggi di daerah.

"Terkait perbedaan antara tahun anggaran dan tahun akademik, kami harap perguruan tinggi bisa memberikan kelonggaran, khususnya bagi mahasiswa yang tidak mampu, agar tidak harus membayar UKT di awal. Mahasiswa yang mampu boleh membayar lebih dulu, dan akan diganti secara penuh tanpa potongan," tutur Dasmiah.

Mahasiswa Desak Evaluasi Program Prioritas Rudy - Seno: Gratispol dan Jospol Disorot

Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu, 11 Juni 2025.

Mereka menyampaikan sejumlah poin tuntutan, terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji dalam 100 hari kerjanya.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur Sejahtera, Kholis menyebut bahwa kehadiran mereka sebenarnya untuk mempertanyakan dan mengetahui secara faktual, sejauh mana progres dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan.

"Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan setelah launching dilakukan," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Lebih lanjut, ia menekankan agar semua program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, dapat berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemuda.

"Kami siap untuk terlibat secara langsung dalam mengawal dan memberi kontribusi terhadap program-program tersebut," tuturnya.

Namun, Kholis juga menegaskan apabila terjadi penyimpangan atau pelaksanaan program yang tidak sesuai, maka dirinya siap menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kritik dan melakukan gerakan untuk menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Program pemerintah harus berdampak positif bagi masyarakat Kaltim. Kami meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim bisa menunaikan janji-janji kampanyenya," tuturnya.

Adapun lima poin tuntutan yang dilayangkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di antaranya :

Meminta Pemprov Kaltim untuk merangkul semua elemen pemuda dan mahasiswa serta masyarakat untuk secara bersama-sama menyukseskan program Gratispol dan Jospol.

Memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan secara bertahap sesuai dengan target khususnya Gratispol dan Jospol.

Meminta Polda Kalimantan Timur untuk terus mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme, khususnya dalam penyelesaian kasus Muara Kate.

Mendesak Pemprov untuk evaluasi kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten di sekitar Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penegakan hukum dan perbaikan lingkungan secara menyeluruh, guna mengatasi persoalan banjir dan kelangkaan sumber daya energi dan mineral yang terus terjadi serta merugikan masyarakat Kaltim.

Meminta kepada semua komponen mahasiswa dan pemuda serta masyarakat luas agar memberikan penilaian terhadap program 100 hari Gubernur/Wakil Gubernur dengan narasi berdasar fakta dan bukan karena yang penting "bersuara".