Sambut IKN, Pemprov Kaltim Gaspol Tutup Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T

SuaraKaltim.id - Pemerataan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, terlebih menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), berbagai strategi mulai digulirkan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan akses digital.

Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Kaltim, M. Awaludin, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengintensifkan pemetaan kondisi nyata sekolah-sekolah di daerah 3T.

Pemetaan ini mencakup aspek penting seperti akses listrik, kondisi sarana prasarana, hingga keberadaan tenaga pendidik.

“Dalam jangka pendek, kami diarahkan untuk mengurangi disparitas pendidikan. Karena itu, pemetaan kebutuhan sekolah menjadi langkah awal agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kondisi lapangan,” kata Awaludin.

Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan sangat krusial agar intervensi pendidikan berjalan efektif.

Ia mencontohkan pentingnya menyelaraskan jenis bantuan dengan kondisi sekolah.

“Bantuan yang tidak tepat sasaran justru tidak berdampak, sehingga penyesuaian sangat penting,” ujarnya.

Sebagai bagian dari solusi, Disdikbud juga mendorong sistem pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga: Stunting di Kaltim Masih 22 Persen, Edukasi Jadi Kunci Perubahan

Guru-guru pilihan dari kota besar seperti Samarinda akan mengajar secara daring menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet, guna menjangkau siswa di daerah terpencil tanpa mengorbankan kualitas.

Namun, tantangan tak sedikit. Keterbatasan konektivitas internet dan belum tersedianya listrik masih menjadi ganjalan utama.

Untuk itu, Disdikbud menjajaki solusi alternatif seperti penggunaan teknologi satelit internet Starlink.

“Kami tidak ingin sekadar memberi akses internet tapi tidak tersedia listrik. Ini yang kami waspadai agar program tetap efektif,” katanya.

Uji coba Starlink telah dilakukan di sejumlah SMA dan SMK di bawah pengelolaan provinsi.

Namun, hingga kini, baru sekitar 218 sekolah yang tersentuh bantuan internet, jumlah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kaltim.

Langkah strategis jangka panjang juga disiapkan melalui penunjukan sekolah unggulan di tiap kabupaten/kota.

Tiga sekolah telah ditetapkan sebagai proyek percontohan: SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 2 Sangatta Utara, serta satu sekolah lainnya yang masih dalam proses verifikasi.

“Sekolah unggulan yang kami maksud bukan hanya dari sisi fisik, tapi bagaimana peningkatan SDM menjadi prioritas. Guru juga dilibatkan dalam pelatihan dan penguatan kompetensi,” ujar Awaludin.

Selain itu, Disdikbud akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa kelas 10 di tahun ajaran 2025/2026.

Paket bantuan ini terdiri dari seragam nasional, sepatu, dan tas sekolah.

“Tahun ini kami fokus pada siswa kelas 10 terlebih dahulu. Tahun depan ditargetkan bisa mencakup kelas 10 dan 11,” jelas Awaludin.

Ia menegaskan bahwa pengadaan bantuan ini dilakukan secara cermat, mengingat skala besar dan belum pernah dilakukan sebelumnya di tingkat provinsi.

“Pengadaan ini harus berhati-hati dan berkualitas. Gratis bukan berarti murahan. Kami pastikan siswa menerima seragam yang layak,” tegasnya.

Seluruh inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat Pemprov Kaltim dalam membangun sumber daya manusia secara merata.

Dengan fondasi pendidikan yang kuat dan inklusif, kesenjangan antara daerah kota dan 3T diharapkan bisa ditekan, sehingga semua wilayah siap menyongsong transformasi besar di era IKN.

Kontributor: Giovanni Gilbert