3.000 Warga Sidrap Masih Ber-KTP Bontang, Kutim Ambil Langkah Penertiban

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah mengambil langkah korektif dengan menertibkan data kependudukan warga di wilayah perbatasan, khususnya di Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan.

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Bontang dan selama ini menjadi titik rawan ketidaksesuaian administrasi kependudukan.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setkab Kutim, Trisno, di Sangatta, Selasa, 24 Juni 2025.

“Dokumen kependudukan yang sesuai domisili akan memudahkan pemerintah memberikan layanan, bantuan, dan mempercepat pemekaran desa," ucap Trisno, disadur dari ANTARA, Rabu, 25 Juni 2025.

Baca Juga: Bandara IKN Dipercepat, Reforma Agraria Jadi Solusi Pemkab PPU Lindungi Warga

Hasil pendataan terbaru menunjukkan, ada sekitar 3.000 warga Sidrap yang masih menggunakan KTP Bontang, meskipun secara faktual mereka tinggal, beraktivitas, dan memiliki dokumen pertanahan yang diterbitkan oleh otoritas Desa Martadinata, Kutim.

Trisno menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan aturan, karena data kependudukan yang tidak sesuai domisili tergolong sebagai pemalsuan identitas.

“Secara peraturan, perilaku itu merupakan kegiatan ilegal, dengan memalsukan data kependudukan,” ujarnya.

“Tapi kami tidak mengambil langkah hukum, karena kami utamakan pendekatan persuasif,” tuturnya lagi.

Pemerintah Kutim memilih pendekatan edukatif dan sosialisasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Tak Dipecat, Honorer Bontang Beralih Jadi PPPK Paruh Waktu

Tujuannya adalah mendorong warga secara sukarela memperbarui data mereka agar selaras dengan domisili sebenarnya.

Salah satu dampak langsung dari ketidaksesuaian ini adalah terganggunya akses terhadap program pemerintah.

Trisno mencontohkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang terdampak akibat tidak sinkronnya alamat KTP dengan lokasi tanah.

“Dari 400 usulan yang diajukan dalam program TORA, hanya 85 yang lolos verifikasi. Salah satu kendala karena alamat KTP tidak sesuai dengan letak tanah yang dimohonkan,” jelasnya.

Upaya penertiban ini bukan dilakukan sepihak. Pemkab Kutim telah menjalin komunikasi aktif dengan Pemkot Bontang selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu contoh kerja sama yang sudah berjalan adalah koordinasi untuk mencabut tanda wilayah (plang RT) milik Bontang di kawasan Sidrap.

“Kita sudah komunikasi sejak lama. Dulu bahkan sempat koordinasi langsung dengan tim pos Bontang terkait plang RT. Sudah dilakukan pencabutan dan kini tak ada lagi. Hal ini bukti komunikasi Pemkab Kutim cukup baik,” tegas Trisno.

Pemkab Kutim kini mengimbau seluruh warga Sidrap yang masih menggunakan identitas luar daerah agar segera menyesuaikan data mereka di Disdukcapil Kutim, demi memperkuat hak atas layanan dan bantuan yang sesuai tempat tinggal.

Rizali Hadi Jarang Terlihat, DPRD Kutim Pertanyakan Peran Sekda

Minimnya kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan rapat-rapat penting DPRD menuai perhatian serius dari Ketua DPRD Kutim, Jimmi.

Menurut Jimmi, keberadaan Sekda sebagai pejabat tinggi daerah sangat diperlukan untuk memastikan jalannya koordinasi dan pengambilan keputusan dalam roda pemerintahan.

"Sebagai salah satu pejabat tinggi di Kutai Timur, seharusnya Sekda aktif hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati pada agenda-agenda penting," ucap Jimmi di Sangatta, Selasa.

Meski belum mendapat informasi resmi terkait alasan ketidakhadiran secara administratif, Jimmi menyebut bahwa keberadaan Sekda kerap tidak terlihat di kantor Sekretariat Kabupaten.

"Mungkin terlalu sibuk beliau, tapi kami terus berharap sesekali hadir di agenda penting pembahasan anggaran bersama kami," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang seharusnya terlibat aktif dalam proses sinergi dengan DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran.

Jimmi menilai absennya Sekda dalam forum resmi memperlambat upaya percepatan pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah yang transparan.

“Kalau secara pribadi sih saya masih bisa berkomunikasi dengan beliau, aman saja. Tapi kalau dalam konteks kelembagaan, tentu berbeda,” ujar Jimmi.

Sementara itu, keberadaan Sekda di ruang kerja juga menjadi pertanyaan. Sejumlah awak media yang mencoba memastikan keberadaannya di kantor, mendapati ruangan tersebut kosong.

Penjaga ruangan menyebut bahwa Rizali Hadi sedang mengikuti rapat, meski belum diketahui secara jelas di mana dan dalam konteks apa.

Mobil dinas bernomor polisi KT 6 R yang biasa digunakan Sekda juga tak tampak di halaman kantor.

Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Rizali Hadi terkait ketidakhadirannya dalam beberapa agenda penting Pemkab Kutim.