Gratispol Masih Gelap, DPRD Kaltim Desak Pemprov Benahi Komunikasi Publik

SuaraKaltim.id - Kritik terhadap minimnya akses informasi program pendudukan Gratispol kembali mencuat.

Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, yang menilai Pemprov perlu membenahi sistem penyebaran informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.

Dalam forum Diskusi Publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UNMUL), Senin 30 Juni 2025 di Teras Samarinda, Sarkowi menyampaikan perlunya langkah konkret untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan kegaduhan. Karena itu Pemprov perlu membenahi proses pengelolaan dan penyebaran informasi soal perkembangan Gratispol,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Baca Juga: Peluang Terbuka, Peminat Masih Rendah: Magang ke Jepang Belum Jadi Primadona Pemuda Kaltim

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya soal komunikasi program, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program, mengingat Gratispol telah masuk dalam pembahasan resmi Badan Anggaran DPRD Kaltim.

“Karena ini menyangkut anggaran, kita mendorong transparansi sepenuhnya. Kalau hanya diatur dengan pergub (peraturan gubernur) tidak cukup, kita akan dorong penguatan lewat perda,” tegas Sarkowi.

Selain aspek legalitas, ia menambahkan bahwa Pemprov juga harus memastikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan program mudah diakses oleh publik, bukan sekadar formalitas.

“Tetapi juga disertai informasi yang akurat dan mudah diakses publik,” pungkasnya.

Baca Juga: Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid

Dengan sorotan ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah tidak hanya fokus pada implementasi teknis, tapi juga menaruh perhatian pada kualitas komunikasi publik yang menjadi fondasi utama program pelayanan masyarakat.

Gratispol Buka Jalan Kuliah, Unmul Kebanjiran Peminat Baru

Program pembebasan biaya pendidikan tinggi atau Gratispol yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menunjukkan dampak konkret di lapangan.

Kebijakan ini tidak hanya membuka akses lebih luas bagi pelajar Kaltim untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan pilihan jurusan di universitas-universitas daerah.

Salah satu indikatornya terlihat dari lonjakan minat calon mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul).

“Program ini luar biasa, dan juga trending topik ya. Ini merupakan kepedulian dari pemerintah provinsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini anugerah, tidak semua provinsi bisa melakukannya,” ujar Wakil Rektor III Unmul, Prof. Moh. Bahzar, saat diwawancarai, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 26 Juni 2025.

Menurut Bahzar, sejak digulirkannya program Gratispol, pihak kampus mencatat peningkatan jumlah pendaftar yang cukup signifikan, terutama dari kalangan pelajar lokal.

“Tentu animo pelajar yang kuliah meningkat karena program Gratispol ini. Meski begitu, persaingannya juga ketat ya,” lanjutnya.

Unmul mengungkap, sejumlah program studi kini menjadi primadona, dengan Fakultas Kedokteran sebagai jurusan yang paling banyak diminati.

Selain itu, peminat tinggi juga tercatat pada Farmasi, Fisipol, FKIP, serta Fakultas Ekonomi.

Dari sisi pendanaan, skema Gratispol memberikan subsidi biaya UKT per semester sesuai jenjang pendidikan: Rp 5 juta untuk S1, Rp 10 juta untuk S2, dan Rp 15 juta untuk S3.

Bantuan ini mencakup masa studi ideal yakni 8 semester (S1), 4 semester (S2/profesi), dan 6 semester (S3).

Untuk program studi dengan UKT lebih tinggi seperti Kedokteran dan Farmasi, Pemprov Kaltim tetap memberikan subsidi lebih besar. UKT Farmasi bisa mencapai Rp 7,5 juta dan Kedokteran hingga Rp 15 juta per semester.

Namun, Bahzar menegaskan bahwa subsidi tersebut bersifat parsial.

“Sesuai dengan mekanismenya, misal UKT di Unmul lebih tinggi daripada yang tercover oleh Gratispol, maka mahasiswa harus membayar sisanya. Jadi tetap ada peran orang tua, tidak bisa semuanya gratis,” tuturnya.

Dengan implementasi Gratispol, Kaltim tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pendidikan, tetapi juga memperkuat daya tarik institusi lokal seperti Unmul sebagai pilihan utama generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi.