Baru 110 dari 965 Naskah Kuno di Kaltim Terinventarisasi, DPK Minta Partisipasi Publik

"Dengan naskah kuno yang terdaftar, identitas lokal dan penghargaan terhadap sejarah dapat diperkuat, menjaga warisan ini untuk generasi mendatang. Kami berharap masyarakat Kaltim dapat berpartisipasi aktif dalam penyelamatan naskah kuno ini demi menjaga kelestarian khazanah budaya lokal," ujarnya.

Tak Hanya Gratispol, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikat Konstruksi untuk Warganya

Di tengah fokus pemerintah daerah terhadap program pendidikan gratis melalui Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga mengambil langkah strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektor konstruksi yang kini menjadi primadona seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan pentingnya memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki legalitas kompetensi melalui sertifikasi resmi.

Baca Juga: Kaltim Peringkat 9 Nasional, Investasi Kuartal I 2025 Capai Rp19,82 Triliun

Hal ini disampaikannya saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Tahap 1 di Gedung Olah Bebaya, Senin.

"Sertifikasi ini krusial agar perusahaan penyedia jasa yakin bahwa tenaga kerja yang mereka miliki kompeten dan tersertifikasi," ujarnya, disadur dari ANTARA, Senin, 30 Juni 2025.

Pada tahap pertama ini, 500 sertifikat telah dibagikan secara gratis kepada peserta.

Jumlah itu merupakan bagian dari total 1.000 sertifikat yang disediakan tahun ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim.

Rudy juga menyoroti pentingnya standar nasional dalam pembangunan infrastruktur. Ia membandingkan dengan kokohnya Kantor Gubernur Kaltim yang telah berdiri sejak 1984 dan masih bertahan hingga kini.

Baca Juga: Pajak Alat Berat Belum Maksimal, Kaltim Siapkan Langkah Tegas

"Seharusnya bangunan yang akan dibangun nanti lebih kokoh lagi," tambahnya.

Lebih jauh, Rudy mengingatkan pentingnya sertifikasi sebagai syarat wajib dalam proyek-proyek pemerintah.

"Infrastruktur itu berbahaya kalau dikerjakan tidak sesuai standar, bisa jadi masalah besar," katanya.

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kementerian PUPR.

Sebanyak 829 peserta turut ambil bagian dalam pelatihan kali ini—terdiri dari 329 peserta dari pusat dan 500 orang lainnya yang dibiayai melalui APBD Kaltim.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menekankan bahwa program ini juga menyasar lulusan baru yang akan segera memasuki dunia kerja konstruksi.