Dana Rp 313 Miliar Digunakan untuk Kawasan Strategis IKN, Diawasi Jaksa

SuaraKaltim.id - Proses transformasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan penataan strategis di wilayah Sepaku dan sekitarnya.

Sebanyak Rp 313,2 miliar digelontorkan dari APBN 2025 untuk mendanai dua paket besar pekerjaan yang mencakup kawasan sosial dan lingkungan di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga, saat ditemui di Sepaku, Jumat, 27 Juni 2025.

"Kami terlibat aktif dalam seluruh proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi penataan kawasan IKN," ujar Danis, disadur dari ANTARA, Selasa, 1 Juli 2025.

Baca Juga: 37 Persen Masih Terlayani, PPU Kebut Akses Air Bersih demi Kawasan IKN

Penataan yang dilakukan kali ini menjadi bagian dari tahap kedua pembangunan IKN periode 2025–2029, dan dibagi dalam dua fokus besar: revitalisasi kawasan Sepaku dan pengembangan zona olahraga serta ruang terbuka hijau (RTH).

Untuk kawasan Sepaku, paket pekerjaan senilai Rp 124,3 miliar meliputi pembangunan dua unit gedung publik, renovasi Pasar Sepaku, serta penataan koridor sepanjang 1,5 kilometer di WP IKN Barat.

Tak hanya itu, akan dibangun pula sepuluh pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah delineasi IKN.

Sementara itu, sektor RTH dan olahraga mendapatkan alokasi Rp 188,9 miliar, mencakup pengembangan nursery anggrek atau Orchid Garden, rehabilitasi kawasan glamping di KIPP 1A, infrastruktur PSSI, serta pembangunan Pusat Riset Wanagama di KIPP 1B.

"Nilai kontrak sebesar Rp188,9 miliar juga bersumber dari APBN 2025," ungkap Danis.

Baca Juga: 6,7 Hektare, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Sekitar IKN

Ia menegaskan bahwa kedua proyek ini akan berlangsung selama 189 hari, terhitung mulai 26 Juni hingga 31 Desember 2025. Meski pengerjaannya masif, Otorita IKN mengedepankan prinsip harmoni sosial.

“Keharmonisan dengan masyarakat selama proses pembangunan sangat penting, sehingga diminta agar kualitas dan proses pengerjaan tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Untuk menjaga akuntabilitas dan integritas proyek, Otorita IKN juga menggandeng Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya lewat pengawasan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dalam pengawalan proyek-proyek strategis.

Kolaborasi ini diharapkan bisa memperkuat sistem tata kelola pembangunan IKN yang transparan dan akuntabel, serta menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat sekitar.

Otorita IKN Teken Proyek Rp 3 Triliun untuk Jalan, RTH, dan Penataan Kawasan Sepaku

IKN terus bergerak ke tahap pembangunan berikutnya.

Otorita IKN resmi menandatangani sembilan paket perjanjian kerja sama proyek baru sebagai bagian dari tahap dua pengembangan kawasan, yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal itu disampaikan Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga saat memberikan keterangan di Sepaku, Sabtu, 29 Juni 2025.

"IKN kini masuk tahap dua pembangunan," ujar Danis, disadur dari ANTARA, Selasa, 1 Juli 2025.

Paket proyek yang disepakati kali ini meliputi pembangunan tujuh infrastruktur jalan utama, penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau (RTH), serta penataan kawasan Sepaku, yang merupakan wilayah sosial-ekonomi aktif.

Menurut Danis, penataan Sepaku tidak bisa disamakan dengan pembangunan di lahan kosong.

Kawasan ini merupakan pusat interaksi warga dan telah hidup secara ekonomi serta sosial.

Oleh karena itu, pendekatannya harus lebih sensitif terhadap keberadaan masyarakat lokal.

“Penataan kawasan Sepaku bukan proyek biasa karena dilakukan di kawasan yang telah aktif secara sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses menuju kontrak proyek penataan kawasan ini berlangsung lebih dari satu tahun, karena harus mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang sudah menetap dan beraktivitas.

Contohnya adalah pembangunan Pasar Sepaku, yang akan direvitalisasi di atas lahan desa.

Uniknya, desain pasar ditentukan melalui proses voting warga, dan selama proses konstruksi, para pedagang akan direlokasi sementara.

Setelah rampung, mereka akan kembali berjualan di tempat yang sudah diperbarui.

Selain itu, IKN juga memperluas pengembangan kawasan berbasis komunitas dengan membangun ruang publik yang fungsional. Salah satunya, kawasan glamping akan diubah menjadi ruang terbuka hijau serbaguna.

“Penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau seperti kawasan glamping dikembangkan jadi ruang publik yang fungsional dan edukatif,” katanya.

Danis menjelaskan, kawasan glamping nantinya bisa dimanfaatkan untuk edukasi, riset, dan rekreasi karena terintegrasi dengan ekosistem hutan tropis yang kaya akan potensi kehutanan.

Harapannya, tempat tersebut bisa menjadi pusat pembelajaran terbuka bagi masyarakat maupun peneliti.

Secara total, pembangunan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 12,3 kilometer akan menelan anggaran sekitar Rp 3,042 triliun, sementara paket penataan kawasan olahraga, RTH, dan Sepaku dialokasikan sekitar Rp 313,2 miliar.

“Dana paket pekerjaan itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025,” tuturnya.