-
Pemprov Kaltim menyiapkan aplikasi terintegrasi SAKTI sebagai pusat informasi publik, mencakup harga kebutuhan pokok, cuaca, transportasi, hingga program strategis seperti Gratispol, beasiswa, dan seragam gratis.
-
Program internet desa terus dipercepat dengan target 841 desa terhubung, meski masih terkendala listrik di lebih dari 100 desa; Diskominfo menyiapkan tiga solusi konektivitas: fiber optik, wireless, dan Starlink/VSAT.
-
Kaltim semakin menegaskan posisi sebagai pusat kegiatan nasional, termasuk menjadi tuan rumah HKG PKK ke-53 dan Rakernas X PKK yang melibatkan ribuan peserta serta UMKM lokal, memperkuat peran provinsi dalam pemberdayaan dan pembangunan keluarga.
“Kalau dalam sebulan ada sekitar 24 hari kerja, staf kami rata-rata menyelesaikan enam desa per hari. Lumayan cepat,” ungkap Faisal.
Namun, tantangan tidak sedikit. Ratusan desa masih belum memiliki pasokan listrik—hal paling dasar untuk mewujudkan koneksi digital.
“Masih ada lebih dari seratus desa yang bahkan belum teraliri listrik. Kalau listrik enggak ada, apalagi sinyal. Itu problem utama kami,” ujarnya.
Untuk menjawab itu, Diskominfo menyiapkan tiga pendekatan: fiber optik untuk kawasan yang sudah memiliki infrastruktur, wireless untuk wilayah menengah, dan Starlink/VSAT untuk daerah terisolasi. Solusi tenaga surya juga sedang dihitung ulang agar efisien dan tidak membebani APBD Perubahan.
“Kalau pakai tenaga surya, kami hitung ulang agar sesuai perencanaan di APBD Perubahan. Kami khawatir kalau anggarannya tidak dihitung cermat, bisa meledak,” katanya.
Evaluasi mingguan terus dilakukan lewat laporan harian. Diskominfo pun menargetkan pembaruan rutin dalam aplikasi SAKTI, termasuk fitur interaktif, sistem pembayaran digital, hingga integrasi layanan perizinan.
“Ini baru tahap awal. Nantinya akan ada pembaruan setiap bulan. Kami ingin aplikasi ini menjadi pusat informasi andalan bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tutur Faisal.
Dari Samarinda ke Nusantara: Kaltim Mantapkan Diri sebagai Pusat Kegiatan Nasional
Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya bersiap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga kian mantap memainkan peran strategis dalam agenda pemberdayaan nasional.
Baca Juga: Pemetaan Ormas Dipercepat, DPRD Kaltim: Demi Keamanan dan Investasi di IKN
Salah satunya melalui kesiapan provinsi ini menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang akan digelar di Samarinda Convention Hall pada 8 Juli 2025.
Gelaran akbar ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 2.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya DPMPD Kaltim, Roslindawaty, seluruh elemen telah dipersiapkan secara menyeluruh.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan konferensi pers, Jumat, 4 Juli 2025 di Samarinda.
“Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk aspek logistik, acara, hingga keamanan, demi kelancaran HKG dan Rakernas PKK tahun ini,” ujarnya.
Kegiatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga momentum konsolidasi gerakan PKK dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga—sejalan dengan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'