IKN Butuh Penyangga Kuat, Penajam Siap Lompat Lebih Tinggi

SuaraKaltim.id - Dalam upaya mempercepat pembangunan berkeadilan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Bank Tanah menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU).

Inisiatif ini bukan hanya soal pengembangan wilayah, tetapi juga menyangkut redistribusi aset dan dukungan investasi jangka panjang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam keterangan tertulis yang diterima di Penajam, Sabtu, 5 Juli 2025.

"Kami siap kolaborasi, apalagi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat aset persediaan tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah," ujar Parman, disadur dari ANTARA, Senin, 7 Juli 2025.

Sebagai bagian dari strategi nasional, Badan Bank Tanah tak hanya fokus pada tata kelola lahan, tetapi juga memperluas akses keadilan agraria di wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan infrastruktur IKN.

Badan Bank Tanah telah menyiapkan 1.873 hektare lahan reforma agraria untuk masyarakat PPU yang terdampak proyek strategis nasional (PSN).

Lahan tersebut merupakan bagian dari total 4.126 hektare eks-HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) yang kini berada di bawah pengelolaan Bank Tanah dengan status HPL.

Wilayah distribusi reforma agraria ini mencakup beberapa kelurahan, seperti Jenebora, Gersik, Pantai Lango, dan Riko di Kecamatan Penajam serta Maridan di Kecamatan Sepaku.

Selain reforma agraria, Deputi Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat juga mengungkap bahwa pihaknya menyediakan lahan untuk proyek strategis lain seperti Bandara Nusantara dan jalan tol seksi 5B.

Baca Juga: IKN Kobarkan Semangat 17 Agustus, Meski Tanpa Kepastian Upacara Nasional

"Kami juga minta dukungan kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk akselerasi pelaksanaan reforma agraria," tambah Hakiki.

Ia menegaskan bahwa skema yang digunakan dalam reforma agraria ini merupakan yang pertama kali diterapkan di atas tanah berstatus HPL milik Badan Bank Tanah.

Namun, agar dampaknya terasa langsung bagi masyarakat, pihaknya berharap Pemkab PPU dapat berperan aktif dalam pemberdayaan subjek penerima lahan agar bisa mendongkrak ekonomi lokal.

Ke depan, PPU juga disiapkan menjadi pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan Penajam Eco City.

Menurut Hakiki, kawasan ini diharapkan menjadi magnet investasi hijau dan berkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Kolaborasi ini disambut positif oleh Pemkab PPU. Bupati Mudyat Noor menilai kerja sama ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif dan strategis untuk menjadikan wilayahnya sebagai bagian penting dari transformasi nasional.

"Pemerintah kabupaten menyambut baik kolaborasi dengan Badan Bank Tanah," kata Mudyat Noor.

"Suksesnya Badan Bank Tanah juga menjadi cerminan suksesnya Kabupaten Penajam Paser Utara."

Ia juga menegaskan kesiapan daerah untuk menopang arus investasi yang masuk, khususnya sebagai daerah mitra terdekat IKN.

"Kami siap bangun fasilitas tunjang tingkatkan investasi dengan dukungan Badan Bank Tanah, dan bisa lompat lebih tinggi apakah dengan adanya IKN," pungkasnya.

Otorita IKN Perketat Pengawasan Proyek, Kualitas dan Estetika Jadi Fokus

Sebagai proyek strategis nasional dengan visi jangka panjang, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak hanya menekankan kecepatan kerja, tetapi juga kedisiplinan dalam pelaksanaan konstruksi.

Otorita IKN kini semakin tegas mengawasi pelaksanaan proyek di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), guna menjamin kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat meninjau progres proyek di kawasan Sepaku, Jumat, 5 Juli 2025.

“Pembangunan fisik harus dibarengi dengan kedisiplinan, tata kelola yang baik, serta perhatian terhadap lingkungan dan lanskap,” tegas Basuki, disadur dari ANTARA, Senin, 7 Juli 2025.

Basuki menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia bukan sekadar kerja infrastruktur, tetapi sebuah benchmark baru tentang bagaimana proyek berskala besar harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Hal-hal detail seperti pengangkutan material, kebersihan jalur transportasi, hingga penataan tanaman lanskap tak luput dari perhatian.

Ia menyoroti truk-truk pengangkut tanah dan batu dari quarry yang dinilai belum sepenuhnya mematuhi standar lalu lintas dan kebersihan jalan.

Jalur menuju IKN seperti tanjakan Polewali disebut harus selalu dalam kondisi bersih dan rapi, karena mencerminkan wajah pembangunan nasional.

“Kami akan stop tempat produksi beton siap pakai (batching plan) yang masih kotori jalan minimal dua bulan, serta muatan tanah dan split harus ditutup terpal,” ujarnya.

Selain aspek fisik, Otorita IKN juga memberi perhatian khusus pada penataan lanskap dan penanaman pohon yang dinilai masih belum optimal. Banyak tanaman yang ditanam tanpa memperhatikan prinsip dasar agronomi.

“Semua pohon yang telah ditanam harus diperiksa ulang, banyak ditemukan tanaman masih dibungkus karung atau plastik,” jelasnya.

Hal ini, menurut Basuki, menghambat pertumbuhan akar dan berpotensi menyebabkan kegagalan tanaman.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemilihan jenis tanaman sesuai kebutuhan air.

“Tanaman yang membutuhkan banyak air tidak boleh dicampur dengan yang tidak memerlukan air, karena kedua tanaman itu memiliki kebutuhan tumbuh yang berbeda,” ucapnya.

Lebih jauh, Basuki menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN—baik kontraktor, konsultan, maupun pengelola lapangan—memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap arah pembangunan.

“Kami mengharapkan seluruh pihak terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan IKN harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait rencana kerja, potensi tantangan, dan langkah-langkah mitigasi,” tuturnya.

Menurut Basuki, saat ini proyek IKN telah memasuki fase kedua, dengan sejumlah pekerjaan strategis akan segera dijalankan.

Ini termasuk 15 proyek multiyears seperti pembangunan jalan kawasan yudikatif, gedung legislatif, embung, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.