Pulau Kumala Naik Kelas, Pemkab Kukar Tawarkan Kemudahan Bagi Investor

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menarik minat investor untuk ikut serta dalam mengembangkan sektor pariwisata lokal.

Salah satu destinasi yang menjadi fokus utama adalah Pulau Kumala, sebuah objek wisata ikonik yang terletak di Sungai Mahakam, Tenggarong.

Hal itu disampaikan Bupati Kukarm Aulia Rahman Basri, Sabtu, 6 Juli 2025.

“Destinasi wisata Pulau Kumala sudah baik dan sering dikunjungi wisatawan, namun kami akan terus mengembangkan dan menambah fasilitas agar lebih ramai, sehingga para investor bisa berkolaborasi untuk sama-sama membangun,” ujar Aulia, disadur dari ANTARA, Senin, 7 Juli 2025.

Langkah konkret yang tengah dipersiapkan Pemkab Kukar adalah pembangunan jembatan baru yang memungkinkan akses kendaraan roda empat langsung menuju kawasan wisata tersebut.

Saat ini, jembatan yang ada hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki, yang dianggap membatasi kenyamanan pengunjung.

"Dengan adanya jembatan mobil, pengunjung tidak capek jalan kaki melintasi jembatan di atas Sungai Mahakam untuk sampai ke tujuan, namun begitu turun dari mobil maupun sepeda motor, langsung masuk pintu gerbang Pulau Kumala," jelas Aulia.

Tak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Pemkab Kukar juga mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM lokal yang beroperasi di sekitar kawasan wisata.

Pendekatan ini bertujuan agar produk yang dijajakan semakin kompetitif, dan para pelaku usaha menjadi lebih profesional dalam menghadapi pasar wisata yang terus berkembang.

Baca Juga: PHI dan Pemkab Kukar Bantu Warga Tanjung Limau Usai Gagal Panen

Pulau Kumala juga akan diperkuat sebagai destinasi sport tourism.

Salah satu proyek ambisiusnya adalah pembangunan lapangan golf bertaraf internasional.

“Mengingat banyak juga warga Kalimantan Timur yang menyukai golf, maka mereka memiliki pilihan menentukan lapangan golf,” tambahnya.

Untuk mendukung percepatan pengembangan, Pemkab Kukar membuka pintu selebar-lebarnya bagi kalangan investor.

Pemerintah menjanjikan kemudahan regulasi dan jaminan kepastian hukum.

“Untuk mempercepat penambahan fasilitas lain, maka kami mengundang investor untuk berkolaborasi dengan Pemkab Kukar, kami akan memberikan kemudahan melalui regulasi yang tidak membuat investor merasa khawatir terhadap kerja sama yang akan dilakukan, yakni memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor,” katanya.

Sejak dilantik pada 23 Juni 2025, Aulia Rahman Basri menyatakan pihaknya berkomitmen menjadikan Kukar sebagai kawasan wisata unggulan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain Pulau Kumala, promosi wisata juga menyasar objek-objek menarik lain yang tersebar di 20 kecamatan di Kukar.

"Hal ini penting karena promosi merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh dalam mengembangkan potensi yang ada, karena tanpa promosi, maka hanya sedikit orang yang kenal. Namun jika gencar promosi melalui berbagai platform, maka akan makin tenar dan banyak yang datang," tegasnya.

Upaya promosi juga diperkuat dengan penyelenggaraan agenda budaya secara rutin, baik oleh pemkab maupun desa-desa, demi memperkaya daya tarik wisata yang berbasis kearifan lokal.

Kaltim Catat Lonjakan Transaksi Digital, QRIS Naik 156 Persen

Minta judul-judul menarik untuk artikel: Transformasi digital dalam sistem keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terlihat nyata.

Tren pembayaran non tunai di provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi keuangan digital.

Sepanjang Mei 2025, nilai transaksi non tunai di Kaltim tercatat mencapai Rp 16,52 triliun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim.

Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, saat di Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.

“Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun,” jelas Bufi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut Budi, dominasi APMK disusul oleh transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai Rp 1,84 triliun, dan uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.

Menariknya, kenaikan signifikan tercatat pada transaksi QRIS yang tumbuh 156 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ini sekaligus menyumbang 54 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.

“Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se-Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se-Kalimantan,” ujar Budi.

Sementara itu, transaksi menggunakan APMK tumbuh 32 persen year-on-year dan menyumbang 31 persen terhadap total transaksi kartu se-Kalimantan.

Adapun transaksi uang elektronik turut mencatatkan kenaikan sebesar 3 persen, dengan kontribusi 25 persen dari wilayah Kalimantan.

Lonjakan ini tidak lepas dari intensifnya kampanye digitalisasi oleh BI Kaltim ke berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, hingga pelaku UMKM dan instansi pemerintah.

“Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional,” jelas Budi.

Seiring dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi ini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang tangguh dan modern di masa depan.