Konektivitas IKN Ditingkatkan, ADHI Teken Kontrak Pengerjaan Infrastruktur

SuaraKaltim.id - Komitmen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali diperlihatkan melalui penandatanganan kontrak pengerjaan proyek strategis.

Bersama Otorita IKN (OIKN), perusahaan pelat merah ini dipercaya menggarap Paket Peningkatan Jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk tahun anggaran 2025.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Kantor OIKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dan General Manager Departemen Infrastruktur II ADHI, Sudiyat Miko.

Proyek ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas jalan sepanjang 0,90 kilometer yang menghubungkan kawasan inti pemerintahan dengan area strategis lainnya.

Jalan ini dirancang tak sekadar menjawab kebutuhan mobilitas saat ini, tetapi juga sebagai tulang punggung konektivitas IKN di masa depan.

“ADHI berkomitmen agar pembangunan ini selaras dengan konsep kota hijau dan berkelanjutan yang menjadi ruh utama IKN. Sebagai BUMN Konstruksi berskala nasional, ADHI berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu dan mutu, serta sesuai dengan prinsip keberlanjutan,” ujar Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozy Sparta, disadur dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Senin, 14 Juli 2025.

Selain jalan darat, proyek ini juga mencakup pembangunan jembatan yang akan mempermudah akses antarwilayah, terutama di atas sungai dan saluran air di sekitar KIPP.

Kehadiran infrastruktur tersebut ditargetkan dapat mempercepat pergerakan logistik, mempermudah aktivitas masyarakat, dan menunjang operasional kawasan sebagai pusat pemerintahan nasional.

Baca Juga: Gerak Pramunikmat Dibatasi: IKN Tak Mau Tercoreng Sejak Awal

Salah satu nilai tambah dari proyek ini adalah penerapan prinsip keberlanjutan, sejalan dengan visi pembangunan IKN.

Proses konstruksi akan memperhatikan penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, serta mitigasi dampak lingkungan.

Tak hanya berdampak pada infrastruktur, pembangunan ini juga diharapkan mendorong efek ganda (multiplier effect) pada perekonomian lokal.

Mulai dari serapan tenaga kerja, penguatan distribusi barang dan jasa, hingga potensi menarik investasi ke wilayah PPU.

Dengan keterlibatan BUMN seperti ADHI, pembangunan IKN bukan sekadar membangun kota baru, tetapi juga menciptakan ekosistem yang terhubung, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Rp 626 Miliar Terserap, Program IKN Tahun 2024 Capai Target 100 Persen

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan komitmennya dalam mengelola pembangunan IKN secara akuntabel dan terukur.

Hingga akhir 2024, total aset tetap milik OIKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), telah mencapai Rp 1,4 triliun.

Hal itu disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Sepaku, Senin, 14 Juli 2025, menanggapi pertanyaan terkait pencatatan kekayaan negara di tengah pembangunan ibu kota baru.

"Hingga 31 Desember 2024 tercatat aset tetap Otorita IKN sebesar Rp 1,4 triliun," ujar Basuki, disadur dari ANTARA.

Aset tersebut meliputi berbagai kategori, termasuk tanah seluas 2,22 juta meter persegi, gedung dan bangunan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, serta peralatan, mesin, dan aset tetap lainnya.

Selama 2024, OIKN juga tercatat mengelola anggaran sekitar Rp 672,11 miliar, yang difokuskan untuk menjalankan program-program strategis nasional.

Basuki menjelaskan bahwa program-program ini diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui pembangunan dari desa, serta mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Program kerja sampai 31 Desember 2024 capai 100 persen, progres penyerapan anggaran kisaran 93,17 persen atau sekitar Rp 626,24 miliar," tambah Basuki.

Menurutnya, capaian ini menjadi indikator penting bahwa Otorita IKN tidak hanya fokus pada percepatan fisik pembangunan, tetapi juga pada aspek tata kelola dan efektivitas anggaran.

Untuk kebutuhan pembangunan secara keseluruhan hingga 2028, OIKN telah mendapatkan persetujuan alokasi dana dari Presiden sebesar Rp 48,8 triliun.

Basuki menegaskan angka tersebut menjadi pilar penting dalam mempersiapkan infrastruktur dan kelembagaan yang akan menopang fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan.

"Kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 telah disetujui kepala negara lebih kurang Rp 48,8 triliun," tutur Basuki.

Dengan akumulasi aset yang signifikan dan kinerja realisasi program yang tinggi, Otorita IKN menunjukkan kesiapannya membangun fondasi ibu kota baru yang tidak hanya megah, tetapi juga dikelola secara profesional dan akuntabel.