SuaraKaltim.id - Mengantisipasi tantangan keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun sebagai kota masa depan Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai merancang pembentukan satuan khusus berbasis teknologi modern: Polres Kota Kawasan IKN.
Inisiatif ini menandai transformasi kelembagaan Polri menuju sistem keamanan berbasis smart city, menyusul kompleksitas geografis dan sosial kawasan yang dirancang menjadi pusat pemerintahan nasional hingga 2045.
"Pembentukan Polres Kota Kawasan IKN merupakan bentuk kesiapan kelembagaan Polri menghadapi tantangan baru di wilayah IKN yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks hingga tahun 2045," ujar Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, saat diskusi di Samarinda, Jumat.
Konsep pengamanan berbasis teknologi ini dijabarkan secara lebih rinci oleh Kapolda dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Wiratama Polresta Samarinda.
Endar menyebut pendekatan konvensional tak lagi relevan dengan ekosistem IKN yang terintegrasi digital.
Menurutnya, sistem pengawasan pintar seperti smart surveillance, pemantauan lalu lintas digital, serta penguatan sistem keamanan siber menjadi pondasi utama dalam mewujudkan stabilitas kawasan IKN.
"Sistem keamanan di IKN tidak bisa lagi dijalankan secara konvensional," tegasnya, seraya menekankan bahwa sinergi antara infrastruktur teknologi dan kehadiran fisik aparat tetap dibutuhkan secara seimbang.
Tak hanya membentuk Polres baru, penguatan fungsi Polsek di wilayah penyangga IKN juga menjadi prioritas.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan.
Baca Juga: Ancaman di Balik Megaproyek IKN: Tambang Ilegal Tak Bisa Dianggap Sepele
"Koordinasi yang terbangun baik sejak tahap perencanaan akan memudahkan penanganan masalah keamanan, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di ibu kota negara yang baru nantinya," jelas Irjen Endar.
Menurutnya, rancangan Polres Khusus IKN bukan sekadar respons taktis terhadap perubahan struktur wilayah, tapi juga bagian dari reformasi struktural dan digital Polri untuk memastikan bahwa IKN tak hanya efisien sebagai pusat birokrasi, tapi juga aman, adaptif, dan humanis bagi seluruh penghuninya.
"Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang efisien, tetapi juga menjadi kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya," tandas Kapolda.
Tol Akses IKN Dikebut, Pengadaan Lahan Jadi Fokus Evaluasi BPN Kaltim
Pembangunan infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mendapat perhatian serius.
Kali ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya melalui evaluasi mendalam terhadap proses pengadaan tanah untuk jalur tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Meledak! ! Ahmad Dhani Serang Maia Estianty Sampai Ungkit Dugaan Perselingkuhan dengan Petinggi TV
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Benarkah Kursi Pijat Rp125 Juta untuk Gubernur Rudy Mas'ud? Sekda Kaltim Membantah
-
Pasutri Bengis Ditangkap, Bunuh 5 Orang Satu Keluarga di Batas Kalteng-Kaltim
-
Laba BRI Melonjak 13,7% Jadi Rp15,5 Triliun, Momentum Kinerja Positif Terjaga
-
Rudy Mas'ud Minta Maaf, Anggota DPRD Kaltim Ungkit Kebijakan Pro Rakyat
-
Rehab Interior Balai Kota Samarinda Telan Rp17,6 Miliar, Andi Harun Klarifikasi