PPU Rancang RPJMD 20252029 untuk Kawal Pembangunan IKN dari Hulu

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menempatkan diri sebagai mitra kunci dalam mendukung tumbuhnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan kesiapan daerah yang menjadi wilayah penyangga utama IKN tersebut, terutama karena sebagian kawasan ibu kota baru Indonesia berada di Kecamatan Sepaku, wilayah administratif PPU.

Hal itu disampaikan Mudyat di sela agenda penyusunan RPJMD, Senin, 28 Juli 2025.

"Pemerintah kabupaten siap sambut IKN sebagai daerah asal dan terdekat IKN," ujar Mudyat disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Ia menyebut kehadiran IKN harus dijawab dengan strategi dan arah pembangunan yang terintegrasi serta berorientasi jangka panjang.

"Hadapi kehadiran IKN dengan visi besar sebagai daerah penyangga dan mitra strategis bagi pembangunan IKN,” tambahnya.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemkab PPU menargetkan penguatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong transformasi infrastruktur yang adaptif dengan perkembangan kawasan IKN.

"Program yang tersusun dalam RPJMD dijalankan dan terpenuhi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun,” jelas Mudyat.

Adapun fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi kemajuan daerah dalam era integrasi IKN.

Baca Juga: Tol Akses IKN Dikebut, Pengadaan Lahan Jadi Fokus Evaluasi BPN Kaltim

Mudyat menekankan pentingnya percepatan infrastruktur yang mampu menunjang mobilitas warga dan mendorong roda ekonomi lokal.

Selain itu, pelayanan publik seperti akses air bersih menjadi komitmen yang akan diwujudkan secara bertahap.

"Pemerintah kabupaten lakukan upaya bagaimana ke depan masyarakat merasa terlayani, termasuk ketersediaan tenaga kerja," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat seperti pertanian dan perikanan juga tetap menjadi perhatian.

Dukungan sarana dan prasarana bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal akan terus digencarkan agar tetap relevan di tengah dinamika pembangunan wilayah IKN.

"Perhatian penyediaan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang produktivitas seperti petani, nelayan dan lainnya dilakukan secara berkelanjutan," tutur Mudyat.

IKN atau Papua? Gibran: Saya Tunggu Komando Presiden

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya untuk bekerja dari mana saja, baik di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Provinsi Papua, selama mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditanya awak media soal kemungkinan berkantor di IKN, Gibran menanggapinya dengan nada santai, sembari menyinggung beberapa usulan yang muncul belakangan ini.

Hal itu disampaikan Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau, Senin 28 Juli 2025.

"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," kata Gibran disadur dari ANTARA.

Pernyataan itu merespons wacana dari sejumlah anggota DPR yang mendorong agar Wapres mulai menjalankan tugas secara reguler dari IKN.

Namun sebelumnya, Gibran sempat dikaitkan dengan penugasan di Papua, sesuai mandat dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menugaskan Wakil Presiden untuk memimpin percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.

Meski demikian, Gibran menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti sepenuhnya keputusan Presiden terkait lokasi kerja.

"Yang jelas ini, saya sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden, harus siap," ucap Gibran.

Gibran menegaskan bahwa lokasi kantor tidak menjadi persoalan baginya, karena selama ini ia lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan.

"Sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," tambahnya.

Pernyataan ini memperlihatkan sikap fleksibel Wakil Presiden yang menempatkan dukungan penuh terhadap jalannya roda pemerintahan sebagai prioritas utama, tanpa bergantung pada satu lokasi tertentu.