Sudah 9.000 Sambungan, Tapi Banyak Warga PPU Belum Nikmati Jargas di Kawasan IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus berupaya memperluas akses energi bersih bagi warganya lewat program jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Meski telah mendapat bantuan sambungan dari pemerintah pusat sejak 2018, pemerataan jargas dinilai masih jauh dari ideal.

Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah PPU, Sodikin, Senin, 28 Juli 2025.

"Masih banyak masyarakat yang belum dapatkan sambungan gas rumah tangga," ujar Sodikin, disadur dari ANTARA, Selasa, 29 Juli 2025.

Sejauh ini, sambungan gas yang telah dipasang berjumlah 4.260 unit pada 2018 dan bertambah 5.026 sambungan pada 2020 untuk wilayah yang sebagian daerahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

Namun, distribusi fasilitas tersebut baru menyasar tiga desa dan sembilan kelurahan di Kecamatan Penajam dan Waru.

Padahal, potensi cadangan gas di wilayah yang dikenal sebagai Benuo Taka itu cukup besar untuk melayani lebih banyak rumah tangga.

Sodikin mengungkapkan, "Warga yang belum mendapatkan jaringan gas rumah tangga menginginkan segera diakomodir agar dapat menikmati sambungan aliran gas rumah tangga."

Menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab PPU telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk penambahan 36.000 sambungan jargas yang ditargetkan bisa mulai terealisasi pada 2025.

Baca Juga: IKN Dirancang Aman dan Canggih, Polri Siapkan Polres Berbasis Teknologi

Pemasangan lanjutan itu bakal difokuskan pada tiga kecamatan, yakni Penajam, Waru, dan Babulu. Hingga kini, sebagian besar sambungan aktif masih terkonsentrasi di Kecamatan Penajam.

PPU Rancang RPJMD 20252029 untuk Kawal Pembangunan IKN dari Hulu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mulai merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menempatkan diri sebagai mitra kunci dalam mendukung tumbuhnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan kesiapan daerah yang menjadi wilayah penyangga utama IKN tersebut, terutama karena sebagian kawasan ibu kota baru Indonesia berada di Kecamatan Sepaku, wilayah administratif PPU.

Hal itu disampaikan Mudyat di sela agenda penyusunan RPJMD, Senin, 28 Juli 2025.

"Pemerintah kabupaten siap sambut IKN sebagai daerah asal dan terdekat IKN," ujar Mudyat disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Ia menyebut kehadiran IKN harus dijawab dengan strategi dan arah pembangunan yang terintegrasi serta berorientasi jangka panjang.

"Hadapi kehadiran IKN dengan visi besar sebagai daerah penyangga dan mitra strategis bagi pembangunan IKN,” tambahnya.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemkab PPU menargetkan penguatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong transformasi infrastruktur yang adaptif dengan perkembangan kawasan IKN.

"Program yang tersusun dalam RPJMD dijalankan dan terpenuhi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun,” jelas Mudyat.

Adapun fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi kemajuan daerah dalam era integrasi IKN.

Mudyat menekankan pentingnya percepatan infrastruktur yang mampu menunjang mobilitas warga dan mendorong roda ekonomi lokal.

Selain itu, pelayanan publik seperti akses air bersih menjadi komitmen yang akan diwujudkan secara bertahap.

"Pemerintah kabupaten lakukan upaya bagaimana ke depan masyarakat merasa terlayani, termasuk ketersediaan tenaga kerja," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat seperti pertanian dan perikanan juga tetap menjadi perhatian.

Dukungan sarana dan prasarana bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal akan terus digencarkan agar tetap relevan di tengah dinamika pembangunan wilayah IKN.

"Perhatian penyediaan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang produktivitas seperti petani, nelayan dan lainnya dilakukan secara berkelanjutan," tutur Mudyat.