SuaraKaltim.id - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membongkar rumah jabatan kepala daerah dan menggantinya dengan hotel mewah menuai kritik.
Akademisi dari Universitas Mulawarman menilai kebijakan itu tidak cukup transparan dan cenderung tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.
Alberto Noviano Patty, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul, menekankan bahwa pemanfaatan ulang aset daerah, apalagi untuk tujuan komersial, tidak bisa dilakukan sembarangan.
Ada prosedur hukum dan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti.
"Perubahan peruntukkan aset itu ada prosesnya. Tidak datang secara begitu saja. Upaya mengubah fungsi rumah jabatan menjadi hotel adalah bagian dari transformasi aset negara menjadi objek investasi publik," ucap Alberto Noviano Patty, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu, 3 Agustus 2025.
Ia juga mempertanyakan urgensi dari proyek tersebut.
Alasan pembangunan hotel hanya karena ketersediaan hotel bintang di kota dinilai tak cukup kuat untuk dijadikan landasan kebijakan.
“Atas alasan, malu karena tamu tak bisa menginap di hotel bintang bukan argumentasi yang bisa dibenarkan,” katanya.
Menurut Alberto, membangun hotel adalah keputusan investasi jangka panjang yang menyangkut keberlanjutan bisnis, bukan sekadar menyambut tamu sekali-dua kali.
Baca Juga: Siapa H? Mahasiswa Kaltim Teriakkan Nama yang Diduga Kuasai Kebijakan Pemprov
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan mengedepankan partisipasi masyarakat sebelum mengambil keputusan penting seperti pembongkaran rumah jabatan kepala daerah.
“Menurut saya, masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan kebijakan publik kepala daerah, khususnya pembongkaran rumah jabatan ini. Uji publik harus digelar secara inklusif dan terbuka,” ujarnya.
Jika hotel dianggap penting, ia menilai pemerintah sebaiknya memanfaatkan aset yang sudah ada terlebih dahulu, seperti bangunan eks Wisma Atlet PON di Kelurahan Belimbing, yang secara struktur dan fungsi masih sangat memungkinkan dikembangkan.
"Bontang ini kan punya aset hotel. Kenapa tidak itu yang dikembangkan. Saya kira dimanapun lokasi hotel dan proper pasti akan dikunjungi," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
BRI Salurkan KPP Rp12 Triliun Kepada 83.210 Debitur Hingga September 2026
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim