Gerbang IKN Harus Kondusif, Pemkot Balikpapan Siap Jalankan Arahan Mendagri

SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemerintah kota siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait penanganan aksi unjuk rasa di daerah.

Hal itu disampaikan Bagus usai mengikuti telekonferensi dengan Mendagri, Sabtu, 30 Agustus 2025.

“Pak Menteri menyampaikan, kalau ada aksi unjukrasa baik dari elemen masyarakat maupun mahasiswa, kepala daerah diminta hadir, menghampiri, dan memberikan jawaban terkait aspirasi yang disampaikan,” kata Bagus disadur dari ANTARA, Minggu, 31 Agustus 2025.

Menurut Bagus, instruksi tersebut disampaikan dalam telekonferensi yang diikuti seluruh kepala daerah bersama pejabat tinggi pratama daerah (PTPD).

Agenda tersebut membahas keamanan, ketertiban, serta dinamika sosial politik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menilai langkah Mendagri itu positif karena mendorong kepala daerah lebih dekat dengan masyarakat, bukan sekadar sibuk dengan acara seremonial.

“Ini satu hal yang baik. Pemerintah Kota Balikpapan akan konsisten menemui masyarakat maupun mahasiswa, berdialog, dan memberikan jawaban yang relevan,” ujarnya.

Bagus menambahkan, Pemkot Balikpapan juga akan terus menjaga agar ruang demokrasi tetap berjalan dengan damai.

“Demokrasi harus tetap dijalankan, tetapi dengan cara yang damai dan sesuai aturan. Tujuannya agar Balikpapan tetap kondusif dan bisa terus berkembang,” katanya.

Baca Juga: Pemkab PPU Kucurkan Rp 7,9 Miliar Beasiswa Hadapi IKN

Kondusifitas kota yang merupakan gerbang masuk Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, disebutnya sangat penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

“Kita ingin Balikpapan tetap aman sehingga perekonomian tetap berjalan. Masih banyak warga yang harus mencari nafkah di kota ini, jadi jangan sampai situasi kondusif terganggu,” tegasnya.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar menunda perjalanan ke luar negeri dan membatasi perjalanan luar daerah hanya untuk undangan resmi pemerintah pusat.

“Kalau keluar negeri tidak diperkenankan. Untuk luar daerah masih bisa, tapi sebatas undangan resmi dari pimpinan negara,” jelas Bagus.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan tetap menaruh perhatian serius terhadap pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras.

“Makanan murah juga menjadi salah satu jawaban terhadap tuntutan masyarakat terkait ketersediaan beras. Ini selalu kita pantau melalui Satgas Inflasi dan Satgas Pengendalian Pangan,” ucapnya.