SuaraKaltim.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang mulai membongkar praktik penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang dibungkus dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Program ini ternyata digelar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang dengan total nilai mencapai Rp 2,2 miliar.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam lima kegiatan dengan peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Dishub.
Kepala Kejari Bontang, Pilipus Siahaan, mengungkapkan seluruh kegiatan itu dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Asbani Bintang Center.
Dari hasil penyidikan, pengelolaan anggaran Rp 2,2 miliar tersebut disinyalir penuh manipulasi demi memperoleh keuntungan berlebih.
Hal itu disampaikan Pilipus saat konferensi pers, Selasa, 2 September 2025.
"Palsu laporan pertanggungjawabannya. Harusnya peserta diberangkatkan menggunakan travel, tetapi faktanya naik bus. Ada juga nama-nama yang tercantum sebagai peserta, padahal tidak ikut kegiatan Bimtek," jelas Pilipus, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu, 7 September 2025.
Ia menegaskan, kegiatan yang semestinya bermanfaat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Kegiatan Bimtek ini ditujukan ASN dan TKD internal Dishub. Nilai kerugian kasar yang dihitung mencapai Rp 470 juta. Diduga dilakukan oleh OPD Dishub dan pelaksana," tegasnya.
Baca Juga: Siswa SD 003 Bontang Sementara Pindah Sekolah, Menunggu Investigasi Rampung
Pilipus menambahkan, penyidikan sudah berlangsung sejak Juli 2025 dengan memeriksa sedikitnya 120 saksi.
Dugaan kuat, praktik ini dilakukan secara sadar dengan melibatkan oknum pejabat Dishub Bontang.
"Sabar kalau sudah ada hasil final kerugian kami langsung tetapkan tersangka. Yang jelas tindakan ini akan menyeret lebih dari 1 orang," sambung Pilipus.
Adapun rincian kegiatan Bimtek yang masuk dalam temuan di antaranya di Balikpapan Rp 241 juta, Jakarta Rp 775 juta, Malang Rp 190 juta, Bandung Rp 668 juta, dan Yogyakarta Rp 702 juta.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan kaget mengetahui adanya OPD yang terseret dugaan korupsi tersebut.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
37 Orang Diamankan Terkait Pencurian Kabel Telkom di Samarinda, 4 Ditetapkan Tersangka
-
Karhutla 20 Hektare di Samarinda, Api Tinggal 20 Meter dari Asrama Yonzipur
-
Karhutla Kaltim Tembus 9.500 Hektare dalam 3 Bulan, Kabut Asap Masih Mengancam
-
Karhutla Kalimantan: Polri Terjunkan 200 Brimob, 10 Anggota Bareskrim ke Kaltim-Kalteng
-
Sudah Terjadi Sejak 2009, Warga Berau Geram Pemadaman Listrik Kembali Berlanjut