SuaraKaltim.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang mulai membongkar praktik penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas yang dibungkus dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Program ini ternyata digelar oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang dengan total nilai mencapai Rp 2,2 miliar.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam lima kegiatan dengan peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) di lingkungan Dishub.
Kepala Kejari Bontang, Pilipus Siahaan, mengungkapkan seluruh kegiatan itu dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Asbani Bintang Center.
Dari hasil penyidikan, pengelolaan anggaran Rp 2,2 miliar tersebut disinyalir penuh manipulasi demi memperoleh keuntungan berlebih.
Hal itu disampaikan Pilipus saat konferensi pers, Selasa, 2 September 2025.
"Palsu laporan pertanggungjawabannya. Harusnya peserta diberangkatkan menggunakan travel, tetapi faktanya naik bus. Ada juga nama-nama yang tercantum sebagai peserta, padahal tidak ikut kegiatan Bimtek," jelas Pilipus, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu, 7 September 2025.
Ia menegaskan, kegiatan yang semestinya bermanfaat justru diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Kegiatan Bimtek ini ditujukan ASN dan TKD internal Dishub. Nilai kerugian kasar yang dihitung mencapai Rp 470 juta. Diduga dilakukan oleh OPD Dishub dan pelaksana," tegasnya.
Baca Juga: Siswa SD 003 Bontang Sementara Pindah Sekolah, Menunggu Investigasi Rampung
Pilipus menambahkan, penyidikan sudah berlangsung sejak Juli 2025 dengan memeriksa sedikitnya 120 saksi.
Dugaan kuat, praktik ini dilakukan secara sadar dengan melibatkan oknum pejabat Dishub Bontang.
"Sabar kalau sudah ada hasil final kerugian kami langsung tetapkan tersangka. Yang jelas tindakan ini akan menyeret lebih dari 1 orang," sambung Pilipus.
Adapun rincian kegiatan Bimtek yang masuk dalam temuan di antaranya di Balikpapan Rp 241 juta, Jakarta Rp 775 juta, Malang Rp 190 juta, Bandung Rp 668 juta, dan Yogyakarta Rp 702 juta.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan kaget mengetahui adanya OPD yang terseret dugaan korupsi tersebut.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini
-
HUT ke-70 Danamon, Nasabah di Balikpapan Bisa Nikmati Hujan Promo di Banyak Merchant Favorit