Tak Bertentangan dengan GratisPol, Beasiswa Kutim Tuntas Punya Dasar Hukum Kuat

SuaraKaltim.id - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil VI, Agusriansyah Ridwan, menilai langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam memperluas akses pendidikan lewat program beasiswa harus dibarengi sinergi erat dengan pemerintah provinsi.

Menurutnya, tanpa koordinasi yang solid, manfaat program bisa saja tidak maksimal.

Hal itu ia sampaikan Selasa, 9 September 2025.

“Sinergi antarpemerintah sangat krusial. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bantuan pendidikan menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 11 September 2025.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan pilar strategis pembangunan SDM Kutim.

Ia mengaitkannya langsung dengan target besar daerah.

“Untuk merealisasikan visi Kutim Hebat 2045, pendidikan harus menjadi prioritas. Program seperti Kutim Tuntas perlu dikawal agar proses seleksinya adil, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Agusriansyah juga merespons peluncuran kembali beasiswa Kutim Tuntas.

Ia memastikan program itu tidak tumpang tindih dengan kebijakan Pemprov Kaltim, yakni GratisPol.

Baca Juga: Pemkab PPU Kucurkan Rp 7,9 Miliar Beasiswa Hadapi IKN

“Program ini bukan hal baru dan sudah memiliki legalitas yang jelas. Jadi, tidak ada alasan menganggapnya akan bertentangan dengan kebijakan beasiswa dari provinsi,” pungkasnya.