Ironi Daerah Penghasil SDA, Kaltim Justru Alami Pemangkasan Dana Transfer

SuaraKaltim.id - Kondisi fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi ujian berat menyusul rencana pemangkasan besar-besaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total dana TKD yang akan diterima Kaltim diperkirakan hanya Rp 2,495 triliun, atau turun lebih dari 75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 7,136 triliun.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kabar tersebut bukan sekadar rumor, melainkan sinyal serius yang bisa mengguncang stabilitas keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Seno Aji saat ditemui di Samarinda, Senin, 6 Oktober 2025.

“Kita sudah mendengar informasi dari pusat bahwa dana TKD untuk tahun 2026 kemungkinan hanya di bawah 25 persen dari tahun ini. Kalau kami hitung, sekitar Rp 2,4 sampai Rp 2,5 triliun saja,” kata Seno Aji, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 8 Oktober 2025. 

Dari laporan DJPK, seluruh pos utama TKD — mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) hingga Dana Alokasi Umum (DAU) — mengalami penurunan signifikan.

Rinciannya meliputi DBH Pajak sebesar Rp 317,35 miliar, DBH SDA Rp 1,301 triliun, dan DAU Rp 866,618 miliar.

Penurunan ini dinilai bakal berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan, termasuk sektor infrastruktur dan layanan publik, yang selama ini bergantung pada dukungan dana transfer pusat.

Seno menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini.

Baca Juga: Piutang Rp 280 Miliar Kaltim Diseret ke Meja Hijau, Rudy Mas'ud Angkat Bicara

“Ini sangat memberatkan. Kami akan berjuang ke pusat untuk mencari solusi. Gubernur sudah dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan hari ini, untuk menyampaikan langsung keresahan kami,” ujarnya.

Pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Menteri Keuangan diharapkan membuka ruang dialog strategis agar daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim tidak menjadi korban ketimpangan kebijakan fiskal nasional — terutama di tengah kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan negara.