-
Pemprov Kaltim menghadapi ancaman pengetatan fiskal pada 2026 akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Rp 6–7 triliun menjadi hanya sekitar Rp 1,6 triliun, yang berpotensi menghambat pembangunan daerah penghasil sumber daya nasional.
-
Akademisi menilai pemangkasan DBH mencerminkan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, terutama ketika anggaran nasional lebih banyak terserap untuk proyek dan birokrasi pusat, termasuk megaproyek IKN.
-
Kritik diarahkan pada kebijakan pusat yang dinilai tidak adil dan tidak transparan, dengan desakan agar efisiensi dimulai dari pemerintah pusat—bukan terus menekan daerah yang sudah menanggung beban lingkungan dan infrastruktur akibat proyek nasional.
“Dari tambang ilegal, hutan yang rusak, sampai banjir, semua ditanggung daerah. Tapi anggaran justru banyak terserap untuk megaproyek seperti IKN,” kritiknya.
Ia juga menyoroti kenaikan tunjangan kinerja (tukin) kementerian yang tidak sejalan dengan kondisi fiskal di daerah.
“Kalau efisiensi jadi alasan, mestinya dimulai dari pusat. Tukin bisa naik 300 persen, sementara dosen dan ASN daerah masih menunggu gaji cair,” sindirnya.
Menutup pandangannya, Purwadi mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional.
“Kalau harus ada pemangkasan, lakukan secara adil. Jangan terus daerah yang ditekan. Negara ini perlu dikelola dengan serius, bukan sekadar retorika,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Pondok Modern Ibadurrahman Gugat Kemenag, Nilai Pencabutan NSP Cacat Prosedur
-
Helmi Abdullah Ungkap Pesan Khusus Prabowo, Isyarat Maju Pilkada Samarinda?
-
BRI dan Danantara Jadi Penyumbang Pajak Terbesar di Industri Keuangan Indonesia
-
BRI Hadirkan ORI030, Investasi Aman dengan Kupon Bulanan
-
BRI Perkuat Proteksi Rekening demi Menjamin Keamanan Transaksi Nasabah