IKN Buka Peluang Pajak Baru bagi PPU dari Sektor Hiburan

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai membawa dampak ekonomi nyata bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah jasa kesenian dan hiburan, yang kini menjadi sumber baru potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, menyebut kehadiran IKN turut memperluas basis pajak daerah, khususnya dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) pada sektor hiburan.

Hal itu ia sampaikan, saat berada di Penajam, Rabu, 8 Oktober 2025.

“IKN menambah potensi PAD dari PBJT jasa kesenian dan hiburan,” ujarnya disadur dari ANTARA, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurutnya, peningkatan jumlah tempat hiburan menjadi salah satu indikator perubahan ekonomi di wilayah tersebut.

“Adanya IKN, tempat hiburan mengalami pertumbuhan, saat ini diperkirakan ada 40 tempat hiburan dan harus dimaksimalkan,” tambahnya.

Namun, Hadi menilai bahwa pemanfaatan potensi pajak tersebut perlu diiringi dengan evaluasi terhadap regulasi daerah, terutama terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol, yang saat ini masih membatasi penjualan di tempat hiburan dan hotel.

“Minuman keras dengan kadar alkohol tertentu yang tidak dikehendaki dalam Perda, kecuali di hotel bintang tiga ke atas,” jelasnya.

Baca Juga: Jaga Pangan di Wilayah IKN, Pemkab PPU Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian

Ia menambahkan, dalam praktiknya masih terdapat tempat hiburan berskala kecil yang menjual minuman beralkohol dengan kadar yang dilarang.

Kondisi ini, kata Hadi, menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan ke depan.

Bapenda PPU pun telah menjalin koordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD PPU guna melakukan kajian dan pembaruan regulasi sesuai dengan dinamika pembangunan IKN.

Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan diperlukan agar potensi ekonomi yang muncul seiring pertumbuhan kawasan IKN dapat dikelola secara efektif dan tetap sesuai ketentuan hukum.

“Pembangunan IKN juga memacu tumbuhnya tempat hiburan malam, sehingga pemerintah kabupaten perlu melakukan penyesuaian, dan dapat menggali potensi yang ada untuk meningkatkan PAD,” tutupnya.