Rp 16,8 Miliar Disiapkan Pemprov Kaltim untuk Pemerataan Tenaga Dokter Spesialis di IGD

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berupaya membangun sistem layanan darurat terpadu di seluruh rumah sakit milik provinsi.

Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat mendapat penanganan cepat tanpa harus bergantung pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan, hasil peninjauan lapangan bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menunjukkan masih ada potensi besar yang belum dimanfaatkan dari sejumlah rumah sakit daerah.

Hal itu disampaikan Jaya, Rabu, 29 Oktober 2025.

“Ada kemajuan di pelayanan IGD. Tapi memang RSUD AWS masih krodit. Padahal kita punya empat rumah sakit lagi, dan IGD di sana kosong,” ujar Jaya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 30 Oktober 2025.

Ia menyebutkan, rumah sakit seperti RSJD Atma Husada Mahakam, RS Mata Kaltim, dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RS Korpri) memiliki fasilitas IGD yang memadai, namun tingkat kunjungannya masih rendah.

Karena itu, Dinas Kesehatan akan mengatur sistem pembagian beban kerja antar-IGD agar pelayanan lebih seimbang.

“Kalau pasien ringan seperti maag atau influenza, cukup dirawat di sana. Bisa pulang dalam 24 jam. Sementara AWS fokus untuk kasus gawat dan berat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi pemerataan, Pemprov Kaltim juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,8 miliar untuk memperkuat ketersediaan tenaga medis, terutama dokter spesialis yang siaga penuh di lokasi.

Baca Juga: Mahakam Mendangkal, Anggaran Menipis: Strategi Kaltim Urai Masalah Banjir

“Idealnya, setiap rumah sakit kelas A memiliki lima dokter spesialis yang standby penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan, dan anestesi. Selama ini masih banyak yang on call, dan itu jadi kendala dalam pelayanan cepat,” terang Jaya.

Selain memperkuat tenaga medis, Dinkes Kaltim akan menyatukan seluruh rumah sakit provinsi dalam satu sistem manajemen pelayanan.

Upaya ini bertujuan agar alur penanganan pasien dan penggunaan fasilitas berjalan lebih efisien.

“Karena semuanya milik Pemprov, manajemennya harus satu. Dinas Kesehatan akan menjadi koordinator pelayanan agar IGD di semua rumah sakit bisa optimal,” ujarnya.

Menurut Jaya, berbagai rumah sakit milik provinsi sebenarnya telah memiliki fasilitas memadai, mulai dari outlet oksigen, gas medik, hingga ruang rawat inap kosong yang siap digunakan untuk pasien non-kritis.

Penambahan tempat tidur dan tenaga medis pun sedang disiapkan untuk memperkuat kapasitas layanan.