IKN Masuki Babak Baru: 20 Ribu Pekerja Disiapkan untuk Percepatan Pembangunan

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru dengan percepatan di berbagai sektor, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan status Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan jumlah tenaga kerja akan terus ditambah untuk mendorong percepatan proyek.

Saat ini sekitar 7.000 pekerja konstruksi telah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan jumlahnya diproyeksikan melonjak dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 1 November 2025.

Tahap kedua pembangunan kini berfokus pada penyusunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif yang akan melengkapi keberadaan kawasan eksekutif, membentuk struktur trias politica di pusat pemerintahan baru tersebut.

Proyek fisik di kedua kawasan dijadwalkan dimulai pada November 2025 setelah penandatanganan kontrak hasil lelang.

Kawasan legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp 8,5 triliun hingga 2027, mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan ruang kerja anggota dewan.

Sementara kompleks yudikatif akan berdiri di atas lahan 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun untuk pembangunan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Baca Juga: Tambang Lesu, IKN Muncul Jadi Penyelamat Ekonomi Kaltim

Total pembiayaan infrastruktur IKN berasal dari tiga sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 158,72 triliun, serta investasi swasta murni mencapai Rp 66,3 triliun.

Basuki menegaskan percepatan pembangunan tahap kedua tak hanya berfokus pada gedung pemerintahan, tetapi juga mencakup proyek strategis lain seperti penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara, dan Basilika yang ditarget rampung akhir 2025.

Fasilitas pendukung, mulai dari jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), hunian ASN, hingga sarana pendidikan, juga terus disiapkan.

Untuk memastikan ketersediaan air baku, pemerintah mengandalkan Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 16 juta meter kubik, yang mampu memasok 2.500 liter air per detik—1.500 liter/detik untuk IKN dan 1.000 liter/detik untuk Balikpapan.

Dengan dimulainya pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, Otorita IKN menegaskan komitmennya menghadirkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan yang tidak hanya membangun fisik kota, tetapi juga menghidupkan ekosistem sosial dan ekonomi di sekitarnya.