-
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengusulkan pengerukan Sungai Mahakam untuk mengurangi risiko banjir akibat sedimentasi yang menumpuk selama dua dekade terakhir.
-
Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai solusi utama justru ada pada pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM), karena lebih berdampak langsung terhadap pengendalian banjir di wilayah perkotaan.
-
Pengamat Universitas Mulawarman Warsilan menekankan perlunya pendekatan terpadu berbasis daerah aliran sungai (DAS) serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota agar penanganan banjir Samarinda tidak berjalan parsial.
SuaraKaltim.id - Persoalan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama di Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan seiring datangnya musim hujan.
Beragam gagasan muncul dari para pemangku kebijakan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap bencana tahunan tersebut.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebelumnya mengajukan rencana pengerukan Sungai Mahakam sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir.
Ia menilai penumpukan sedimentasi selama lebih dari dua dekade telah menurunkan kapasitas sungai dalam menampung air.
Usulan itu disambut baik oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, meski ia menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan banjir di wilayahnya.
“Pengerukan Sungai Mahakam lebih relevan untuk kepentingan pelayaran dibandingkan pengendalian banjir,” ujar Andi Harun, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 2 November 2025.
Menurutnya, kasus kapal tersangkut akibat pendangkalan memang menjadi perhatian, tetapi untuk mengatasi banjir di Kota Tepian, pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM) jauh lebih berdampak langsung.
Pandangan berbeda ini turut mendapat sorotan dari Warsilan, pengamat perencanaan wilayah dan kota dari Universitas Mulawarman.
Ia melihat adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah provinsi dan kota dalam menangani persoalan banjir.
Baca Juga: Kaltim Genjot Potensi Ekonomi Sungai Mahakam Sambil Tunggu Restu Pusat
“Pengendalian banjir di Samarinda sangat dipengaruhi oleh pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM), serta sungai-sungai kecil lainnya,” imbuhnya.
Warsilan menjelaskan bahwa solusi banjir harus mempertimbangkan karakteristik daerah aliran sungai (DAS) secara menyeluruh.
Pendekatan terpadu dan berbasis wilayah menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan tidak parsial.
“Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah pembangunan embung, yakni wadah penampungan sementara yang menahan air dari hulu agar tidak langsung turun ke bawah,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami kondisi geografis Samarinda, di mana hujan deras yang berbarengan dengan pasang sungai sering kali membuat genangan sulit surut.
“Kalau hujan terjadi saat air sungai sedang tinggi, genangan bisa bertahan selama berjam-jam. Pompa air pun sering tidak berfungsi optimal karena posisi air sungai lebih tinggi dari saluran pembuangan kota,” jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Samarinda Masuk Peta Ekspansi Ritel ASICS di Indonesia
-
Mobil Kecil Boleh Melintas di Jalan Tol IKN saat Nataru, Berikut Ini Jadwalnya
-
Penerapan MBG Berdampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
-
Roda Perekonomian UMKM dan Warga Berputar Berkat Program MBG
-
Ribuan Paket MBG Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumbar