Rp 190,9 Triliun untuk Papua, Gibran Dorong Pengelolaan Akuntabel

SuaraKaltim.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua dalam mengawasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar memberikan dampak nyata.

Seruan ini disampaikan saat pertemuan dengan para pemangku kepentingan daerah di Manokwari, Papua Barat.

Menurut Gibran, pengawalan penggunaan dana sangat diperlukan agar penyalurannya tidak hanya berhenti pada tahap administrasi, tetapi terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat.

"Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Wapres, disadur dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.

Ia menyebut alokasi dana Otsus Papua dalam periode 2022–2024 mencapai Rp 190,9 triliun, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.

Gibran memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong pola pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan fokus pada hasil nyata.

Di samping itu, Gibran menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari rangkaian upaya untuk mendorong agenda pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.

Sejumlah program prioritas yang sedang berjalan antara lain Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah, yang menurutnya penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Wapres juga menegaskan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh berpihak hanya pada satu wilayah.

Baca Juga: CEK FAKTA: Klaim Serangan Udara TNI di Papua Dibongkar, Ternyata Konten Buatan AI

Pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.

Gibran menutup pertemuan tersebut dengan memastikan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan mendengar aspirasi masyarakat Papua, termasuk para tokoh adat, agama, dan daerah.