Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah menghadapi tantangan penyesuaian belanja pegawai akibat proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang diperkirakan turun hingga sekitar Rp 4,8 triliun.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan kesejahteraan ASN, meskipun ruang fiskal semakin terbatas.

Hal itu disampaikan Rizali, saat berada di Sangatta, Jumat, 7 November 2025.

"Saya masih memikirkan bagaimana caranya kita mempertahankan TPP itu tidak turun,” ujarnya disadur dari ANTARA, Minggu, 9 November 2025.

Belanja pegawai Kutim pada 2025 tercatat mencapai Rp 2,3 triliun atau sekitar 20,7 persen dari APBD.

Namun, aturan pengendalian fiskal mensyaratkan porsi belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen ketika pendapatan daerah menurun.

Situasi ini membuat pemerintah daerah harus mencari formula penyesuaian yang tepat.

Menurut Rizali, berbagai skenario sedang disimulasikan agar penurunan APBD tidak berdampak signifikan pada pendapatan ASN.

Baca Juga: Ulah KPC, Kutim Terancam Stagnasi Ekonomi Pasca Tambang

“Saya akan tetap masih berupaya bagaimana TPP ini, kalaupun turun tetapi tidak terlalu jauh,” tegasnya.

Saat ini, komposisi aparatur di Kutim terus bertambah, antara lain 5.676 ASN aktif, serta 4.303 tenaga honorer yang telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tambahan 280 formasi PNS baru.

Pemerintah daerah masih melakukan perhitungan ulang susunan kebutuhan belanja pegawai berdasarkan struktur kepegawaian terbaru tersebut.