- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merencanakan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar untuk mendukung tugas kedinasan Gubernur Rudy Mas'ud.
- Rencana tersebut menuai kritik tajam dari Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak efisien dan melukai sensitivitas kebutuhan masyarakat.
- Akibat tekanan publik dan sorotan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk membatalkan seluruh proses pengadaan kendaraan tersebut.
SuaraKaltim.id - Sebuah polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar telah berkembang dari sekadar kebijakan administratif menjadi sorotan nasional.
Kasus ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik pola belanja pemerintah daerah, menyingkap persoalan lebih luas terkait prioritas anggaran, sensitivitas krisis, hingga konsistensi pejabat publik dalam mengelola uang negara.
Kontroversi ini bermula dari rencana pengadaan satu unit kendaraan dinas mewah jenis SUV hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Nilai pengadaan yang mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan ini langsung memicu perdebatan sengit, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan ekonomi global.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada awalnya memberikan justifikasi atas pengadaan tersebut. Ia menyebut kendaraan itu diperlukan untuk menunjang tugas kedinasan, khususnya dalam menerima tamu-tamu penting di Jakarta.
Argumen utamanya adalah posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berarti akan banyak menerima kunjungan pejabat atau delegasi global.
“Kaltim termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara. Tamu Kaltim itu bukan hanya kepala daerah tapi global. Masa kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jangan, dong. Jaga, dong, marwahnya Kaltim,” ujar Rudy dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Februari lalu.
Pernyataan tersebut justru menjadi titik awal kritik publik. Argumentasi marwah daerah dinilai tidak sebanding dengan beban anggaran yang harus ditanggung.
Sejumlah pengamat menilai alasan tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Baca Juga: Ucapan Noni Belanda di Forum Elite, Gubernur Kaltim Kembali Jadi Sorotan: Citra Menggeser Program?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Saipul, menyebut pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah.
Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong efisiensi anggaran jika pada saat yang sama melakukan pembelian barang mewah.
“Bagaimana mungkin bawahan diminta efisien sementara di level atas tidak mencerminkan hal itu,” ujarnya.
Kritik serupa datang dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, yang menilai simbol status tidak relevan dalam menentukan legitimasi seorang kepala daerah.
“Hanya karena pakai kendaraan sederhana tidak akan menghapus statusnya sebagai gubernur,” katanya.
Penjelasan Pemerintah Daerah
Tag
Berita Terkait
-
Ucapan Noni Belanda di Forum Elite, Gubernur Kaltim Kembali Jadi Sorotan: Citra Menggeser Program?
-
Kala Dinasti Politik Rudy Mas'ud Jadi Omongan, Bermula dari Mobil Dinas Mewah
-
Mobil Dinas Mewah Disindir Prabowo, Rudy Mas'ud Ternyata Punya Harta Ratusan Miliar
-
Sempat Jadi Omongan, Gubernur Rudy Mas'ud Kenalkan sang Istri sebagai Noni Belanda
-
Mobil Dinas Gubernur Kaltim Miliaran, Prabowo Singgung Infrastruktur Memprihatinkan
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen