facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ini Penyebab Rekomendasi Pembatalan Edi Damansyah Jadi Calon Bupati Kukar

Yovanda Noni Jum'at, 13 November 2020 | 12:09 WIB

Ini Penyebab Rekomendasi Pembatalan Edi Damansyah Jadi Calon Bupati Kukar
Calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah. [foto: facebook Edi Damansyah]

Diduga petahana melakukan politisasi birokrasi serta penerbitan Peraturan Bupati terkait pengangkatan gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemkab Kukar.

SuaraKaltim.id - Gugatan yang dilayangkan ke Bawaslu RI hingga mengeluarkan putusan rekomendasi membatalkan Calon Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah diajukan oleh Tim Advokasi Relawan Kolom Kosong.

Dalam materi gugatannya, mereka mengajukan sejumlah dugaan pelanggaran yang kemudian menjadi alasan keluarnya rekomendasi itu.

Salah satu tim advokat yang ikut mengajukan gugatan, Maulana, menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan politisasi birokrasi serta penerbitan Peraturan Bupati terkait pengangkatan gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kemudian berkaitan dengan pembagian laptop dan menjanjikan uang kepada Ketua RT dan janji materi lainnya berupa pemberian sepeda motor Ketika nanti menang,” kata Maulana melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga: Viral Surat Rekomendasi Bawaslu, Edi Damansyah Batal Maju Pilkada Kukar

Perbuatan itu, sambungnya, dilakukan dalam rentang waktu masih menjabat sebagai bupati atau sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kutai Kartanegara.

Selain itu, Maulana juga menyebut ada upaya mempolitisasi acara peresemian Jalan Oloy di Kecamatan Muara Muntai, yang dibuat untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon.

“Banyak video yang beredar, dalam acara peresmian Jalan Oloy tersebut dirinya (petahana) sudah meminta untuk diberikan dukungan kepada masyarakat. Dan petahana juga mengklaim bahwa program pembangunan Jalan Oloy tersebut adalah programnya dan meminta feedback agar dipilih lagi,” papar Maulana.

Materi gugatan lainnya yakni dugaan pelanggaran di program penanganan stunting. Menurut Maulana, ada indikasi penanganan stunting yang tidak tepat karena lebih banyak memiliki muatan politik.

“Salah satunya adalah bagaimana tagline Idaman yang saat ini digunakan sebagai materi kampanye itu dikooptasikan dalam program pemerintah,” kata Maulana.

Baca Juga: Pasang Iklan Kampanye, 2 Akun Medsos Paslon Pilkada Sleman Ditindak Bawaslu

Sebelumnya, pada tanggal 11 November 2020, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia megeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan terkait penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait