SuaraKaltim.id - Calon ibu kota negara, Kabupaten Penajam Paser Utara menghadapi persoalan baru terkait alih fungsi lahan. Permasalahan tersebut terjadi di Kecamatan Babulu, lantaran banyak warga yang lebih memilih menanam kelapa sawit dibandingkan padi.
Persoalan tersebut dikemukakan Camat Babulu, Margono Hadi Susanto. Dia mengakui, jika hal tersebut sulit untuk dibendung.
"Persoalan alih fungsi lahan pertanian tanaman padi menjadi masalah yang dilematis," ujar ketika ditemui Antara di Penajam pada Senin (16/11/2020).
Dia mengemukakan, alasan pengalihfungsian lahan tersebut lebih disebabkan karena faktor ekonomi.
Baca Juga:Waduh, Kasus Malaria di Calon Ibu Kota Baru Tahun Ini Naik 30 Persen
"Hampir seluruh masyarakat melakukan alih fungsi lahan persawahan beralasan mempertahankan ekonomi rumah tangga," tambahnya.
Margono mengemukakan, jika menanam padi warganya membutuhkan banyak air. Pun dia mengakui, jika kendala utama pada sektor pertanian masih belum teratasi.
Masyarakat petani tidak bisa menanam padi karena kesulitan mencari sumber air untuk irigasi atau mengairi lahan pertanian tanaman padi.
Sementara menanam kelapa sawit lebih mudah perawatannya dan tahan terhadap kondisi panas saat saat musim kemarau.
Peraturan daerah menyangkut alih fungsi lahan, menurut Margono, dapat ditegakkan setelah sawah sudah secara teratur teraliri air irigasi.
Baca Juga:Warga Calon Ibu Kota Negara Diharapkan Bisa Nikmati Sambungan Gas Rumah
"Memang dilematis kalau dipaksakan tegakan aturan, masyarakat beralasan tidak bisa tanam padi karena tidak ada air," ucapnya.
Dia menyebutkan, dari total 15.000 hektare lahan persawahan potensial di Kecamatan Babulu, baru sekitar 8.000 sampai 10.000 hektare yang berfungsi secara optimal.
Selama ini pengairan lahan pertanian tanaman padi di wilayah Penajam Paser Utara menggunakan tadah hujan, dan pembangunan bendung gerak Sungai Talake Kabupaten Paser salah satu solusi sebagai sumber air irigasi lahan persawahan khususnya di wilayah Babulu. (Antara)
