SuaraKaltim.id - Distribusi LPG 3 kilogram bakal dikawal. Untuk itu, Pemprov Kaltim membentuk tim koordinasi terpadu untuk mengawasi pendistribusian LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
Tim terpadu juga sekaligus mencegah terjadinya permainan stok dan harga di tingkat penyalur (agen) maupun sub agen (pangkalan).
“Kami akan lakukan pengawasan ketat untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg di Kaltim seluruhnya tepat sasaran. Tidak ada permainan, terutama di tingkat agen dan pangkalan,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (25/2/2021), dilansir dari lama resmi Pemprov Kaltim.
Hal itu dipaparkan Robyan usai memimpin rapat koordinasi bersama dinas terkait di 10 kabupaten/kota. Dalam rangka sinergitas pembinaan pengawasan pendistribusian barang penting (LPG 3 kg) di Ruang Niaga Disperindagkop dan UKM Kaltim Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
Baca Juga:Resmi, Gubernur Isran Noor Lantik 6 Kepala Daerah di Kaltim
Menurut Roby, sapaannya, antisipasi dilakukan jelang bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Raya Idul Fitri 1442 H.
Tim koordinasi terpadu juga akan dibentuk di kabupaten dan kota. Roby berharap sinergi pengawasan terjalin.
Baik untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelangkaan stok dan kenaikan harga yang tidak wajar, akibat tingginya permintaan masyarakat.
Sales Area Manager Kaltim Kaltara PT Pertamina, Gusti Anggara Permana menegaskan, pihaknya sangat mendukung rencana tersebut.
Dia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan Kepala Disperindagkop Kaltim HM Yadi Robyan Noor terkait perkembangan jumlah UMKM di Kaltim dan peningkatan jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Baca Juga:Jatanras Polda Kaltim Tangkap Sindikat Curanmor, Ada 7 Motor dan 1 Mobil
Jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu bertambah menjadi 243.990 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM tahun ini meningkat menjadi sekitar 309.000 UMKM.
“LPG 3 kg ini bersubsidi, jadi harus kita awasi agar tepat sasaran. Kehadiran tim koordinasi terpadu ini menurut kami akan sangat positif,” kata Gusti Anggara, pada rapat tersebut.
Masih dari sumber yang sama, kehadiran tim koordinasi terpadu dinilai sangat tepat, sebab sejak awal Pertamina berharap dukungan daerah untuk pengawasan penggunaan LPG PSO/subsidi yang tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat miskin dan UMKM.
Gusti Anggara juga tidak menampik kemungkinan tingginya permintaan LPG 3 kg. Penyebabnya, menurut Gusti, masih banyaknya penggunaan dari kelompok masyarakat yang sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori miskin, misal pegawai di lingkungan pemerintahan.
"Tentu kami juga berharap dukungan berupa surat edaran/imbauan penggunaan LPG PSO tepat sasaran dan mendorong penggunaan LPG Non PSO baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat umum" harap Gusti.
Dukungan lain yang diharapkan adalah pengawasan dalam kegiatan distribusi LPG, membantu memudahkan pendistribusian LPG serta dukungan untuk Program One Village One Outlet (OVOO).
Gusti mengungkapkan lima tahun terakhir kuota LPG PSO/subsidi untuk Kaltim meningkat sekitar 2%. Tahun ini kuota Kaltim sebesar 109.946 MT, lebih tinggi dari kuota tahun lalu sebesar 106.632 MT.
Kuota tertinggi untuk Kota Samarinda sebanyak 27.107 MT, disusul Kutai Kartanegara 26.924 MT, dan Balikpapan 18.411 MT. Kuota terendah diberikan untuk Kabupaten Mahakam Ulu dengan 508 MT.
Data Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim menyebutkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG PSO (3 kg) di tingkat sub penyalur (pangkalan) di berbagai daerah di Kaltim bervariasi.
Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan HET Rp18.000, harga tingkat pengecer Rp25.000 - Rp28.000. Bontang Rp19.500, sedangkan harga di tingkat pengecer Rp27.000 - Rp30.000. Paser HET Rp22.000 dan harga pasaran Rp25.000 - Rp50.000. Berau HET di tingkat sub penyalur Rp26.500 - Rp40.000, sementara harga di pengecer Rp27.000 - Rp50.000.
Narasumber lain yang dihadirkan dalam rakor tersebut adalah Kepala Dinas Perindag dan UKM Kabupaten Paser Chandra Irawanadhi.
Dia menjelaskan berbagai masalah dalam pengendalian pendistribusian LPG 3 kg dan solusi di kabupaten paling selatan Kalimantan Timur itu. "Di Paser juga ada beberapa pangkalan nakal. Setelah droping, LPG hilang begitu saja. Masyarakat belum menikmati sudah habis. Kalaupun ada harganya sudah tinggi," ungkap Chandra.
Untuk pangkalan-pangkalan nakal seperti itu, pihaknya harus mengirim petugas untuk memantau pendistribusian LPG secara diam-diam untuk mengetahui kemana saja LPG dijual.
Saat mengurus perpanjangan izin pihaknya meminta list kemana saja LPG disalurkan. "Jika sampai tiga kali peringatan mereka masih melanggar, kita akan berikan penalti, bahkan sampai izinnya dicabut," tegas Chandra.
Untuk menciptakan stabilisasi harga dan menghindari maraknya pangkalan nakal, Paser mengadopsi sistem yang diterapkan di Disperindag Jambi.
