Keputusan itu dinilai berpihak pada industri batubara sebagai kabar buruk bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan masa depan transisi energi bersih terbarukan nasional.
"Ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Besar (Grand Policy) yang secara sistematis dirancang untuk memberikan keistimewaan bagi industri energi kotor batubara mulai dari hulu hingga ke hilir yang berusaha membajak Rencana Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, bertujuan agar industri energi kotor batubara dapat terus mengeruk untung berganda," papar Buyung.
Ditempat yang sama, Direktur WALHI Kaltim Yohana Tiko menjelaskan, pada kebijakan yang sudah ada saja kata dia implementasi tidak maksimal, belum lagi dengan kebijakan tersebut.
Bagi dia, kebijakan itu justru negara ikut mengamini soal masifnya kerusakan lingkungan.
Baca Juga:Polda Kaltim Tangkap Pembawa Sabu Kelas Sultan, Harganya Rp 2,5 Miliar
"Itu dampak di Kaltim pasti akan semakin masif. Kaltim ini Bukan saja batu bara tapi juga sawit juga banyam. Pengelolaan limbah juga tidak baik, apalagi dg Perpres ini," terangnya.
Menurut dia Harusnya Pemprov Kaltim sejak awal menolak Omnibus Law. Karena PP tersebut merupakan turunannya.
"Karena itu memang Pemerintah Provinsi tidak ada kekuatan jika ke depan menolong rakyatnya. Karena semua kebijakan kembali kepusat. Banyak dampak kedepan Pemprov tak bisa berbuat banyak. Karena kebijakan semua di pusat," tuturnya.
Kontributor : Jifran
Baca Juga:Peneliti ITS Apresiasi Pemerintah yang Cabut FABA dari Kategori Limbah B3
