Bupati PPU AGM Usulkan DAK untuk Pembangunan IKN Agar Cepat Terealisasi

SuaraKaltim.id - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengusulkan adanya dana alokasi khusus (DAK) diserahkan ke daerah.

Jika itu dilakukan, maka pembangunan ibu kota negara (IKN) tidak akan tertunda-tunda lagi. Bahkan tidak perlu lagi untuk mencanangkan presiden hingga tiga periode.

AGM menilai, adanya potensi gejolak politik yang tidak diketahui ia ketahui di pusat, menjadi kemungkinan kendala pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim.

"Tinggal percayakan saja pada kami di Penajam Paser Utara untuk membangun ibu kota negara itu. Karena sekitar 600 triliun, yang saya lihat data pembangunan yaitu hanya 500 triliun saja. Bahkan dengan hanya satu tahun kami tidak setor, IKN itu sudah selesai di Penajam Paser Utara," kata AGM.

Baca Juga:Gubernur Isran Noor: Tahun Ini Groundbreaking Istana Negara di Kaltim

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti forum diskusi Koordinatoriat Wartawan yang bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang digelar secara virtual.

Forum diskusi legislasi tersebut mengangkat tema Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) jadi Prioritas.

Di ruang diskusi media center MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, selasa (23/03/2021).

Dilansir dari laman resmi Diskominfo PPU, Bupati PPU AGM menjelaskan terkait pembangunan IKN.

Menurutnya, keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat tepat dan sejalan dengan sila ke lima yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baca Juga:Andi Arief: Ibu Kota Baru di Kaltim Mangkrak Jadi Alasan Tambah 3 Periode

Menurutnya, jika di lihat dari sisi pembangunan yang ada di Indonesia bagian barat, tentunya jauh sekali dengan yang ada di Indonesia timur juga dengan Indonesia tengah.