"Kebetulan itulah isinya. Saya belum tahu, saya tidak bisa komentar isinya. Silakan konfirmasi ke pengurus Partai Golkar saja," ungkapnya melalui WhatsApp, Sabtu (19/6/2021).
Ketua DPD Golkar Kaltim Membenarkan
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas'ud membenarkan surat tersebut.
"ini kaitannya dengan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden). Tidak ada kaitannya dengan Pilkada di Kaltim," katanya pada Minggu (20/6/2021).
Baca Juga:Kaltim Bakal Dapat 75 Ribu Dosis Vaksin, Balikpapan Dapat 14 Ribu
Dia mengemukakan, persetujuan tersebut sudah berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan secara resmi dan struktural oleh fraksi. Sehingga, prosesnya dipastikan telah memenuhi mekanisme yang diatur dalam ketentuan partai.
"Partai Golkar perlu energi baru. Jadi ini memang bagian dari evaluasi dan strategi partai. Semuanya pakai proses, partai ini sudah sangat matang, prosesnya ada. Sebenarnya, ini sudah lama. Karena kenapa, pertama karena Golkar kehilangan produktivitasnya, karena situasinya juga corona, tidak gesit lagi. Sementara kita kan perlu gebrakan yang membuat orang terkaget-kaget begitu lah," jelasnya.
Dia juga menegaskan, keputusan tersebut bukan hanya berdasar kemauan dari DPD Golkar, baik secara struktural dan fraksi.
"DPP (Golkar) meminta ini untuk persiapan pileg. Kan pileg sebentar lagi, sementara tahun 2022 semua sudah harus selesai. Tahun 2023 sudah roadshow kemana-mana, karena 2024 pileg itu bulan Februari di awal tahun, mana mungkin kita kerjakan di 2024. Jadi ini kepentingan besar partai," ujarnya.
Dia juga mengemukakan, usulan pergantian Pimpinan DPRD Kaltim yang menghebohkan beberapa hari ini ternyata telah dimulai sejak lama.
Baca Juga:Catat! Kaltim Dapat Alokasi Dana untuk Usaha Mikro Rp235 Miliar
"Karena saya ketua DPD, seolah-olah ini nggak jadi-jadi. Sekarang saya sudah tidak bisa membendung itu lagi. Karena ini berkaitan dengan agenda besar pemilu dan persiapan partai," tegasnya.
