Tolak Penyekatan, Wakil Ketua DPRD Balikpapan: Biarkan Saja Masyarakat Beraktivitas

SuaraKaltim.id - Penyekatan yang dilakukan sejak Kota Balikpapan menerapkan pemberlakukan penyekatan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diprotes wakil rakyat setempat. Adalah Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari yang mengungkapkan, jika selama empat hari penyekatan tidak berjalan efektif.

Dia menegaskan, sejak awal pemberlakuan penyekatan di sejumlah ruas Kota Balikpapan tidak sepakat dengan kebijakan itu. Selain dianggap pemborosan anggaran, kebijakan tersebut juga mendapat keluhan dari masyarakat.

“Penyekatan jalan banyak keluhan masyarakat, saya sejak awal tidak sepakat. Saya sempat protes. Tidak efektif, itu juga pemborosan anggaran,” ujarnya seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Kamis (15/07/2021).

Bahkan dia mengemukakan ketidakefektifan penyekatan jalan, karena masyarakat banyak mencari jalan alternatif lain untuk menghindari titik penyekatan.

“Pertama orang disana standbye (jaga) juga anggaran. Kedua masyarakat akan keliling cari jalan alternatif tentunya itu tidak ada korelasinya dengan penyebaran covid-19."

Politikus PKS ini bahkan meminta kebijakan penyekatan jalan dihapus. Tak hanya itu, dia menyarankan, agar masyarakat dibiarkan tetap beraktivitas seperti biasa dengan pengawasan protokol kesehatan (prokes).

“Kalau tidak efektif ditiadakanlah penyekat-penyekat jalanan. Karena kasiahn gojek yang antar-antar makanan. Dibiarkan saja masyarakat beraktifitas, prokesnya tetap dijaga, diingatkan. Kalua menurut saya nggak efektif itu.”

Untuk diketahui, Pemkot Balikpapan memutuskan untuk menutup 11 ruas jalan yang ada di Kota Balikpapan saat penerapan PPKM Darurat yang dimulai pada Selasa (13/7/2021).

Dalam aturannya, ada 17 titik lokasi di Kota Balikpapan yang ditutup mulai pukul 17.00 Wita hingga Pukul 22.00 Wita, sebagai salah satu langkah menekan laju penularan Covid-19 yang semakin banyak di Kota Minyak tersebut. Adapun ruas jalan yang ditutup tersebut meliputi: