SuaraKaltim.id - Beberapa waktu lalu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM), mengunggah desain awal Tower Penajam pada akun instagram pribadinya @abdulgafurmasud.
Hal itu menegaskan Pemerintah Kabupaten PPU berambisi untuk segera membangun tower tersebut, yang digadang-gadang akan menjadi ikon PPU sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Pembangunan Tower Penajam itu diperkirakan menelan anggaran mencapai Rp 150 Miliar dengan skema multiyears. Perencanaan pembangunannya pun sudah dimulai tahun ini.
Usut punya usut, tower itu rencananya akan dibangun di depan Stadion Panglima Sentik, dengan tinggi mencapai 150 meter, lebih tinggi dari Monumen Nasional (Monas) sebagai Ikon Jakarta saat ini.
Baca Juga:Dipangkas Rp 35 Miliar, Dinas PUPR Penajam Paser Utara Hanya Bisa Pasrah
Inisiasi AGM itupun mendapatkan perhatian dari para mahasiswa. Dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, mahasiswa menilai pembangunan itu belum diperlukan oleh PPU.
Bagi mereka lebih baik jika pemerintah membuat program yang langsung menyentuh masyarakat. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini juga dihadapi PPU, keadaan warga PPU juga perlu diperhatikan ketimbang fokus di mega proyek tersebut.
“Perlu dilihat masyarakat di PPU itu sudah sejahtera belum?, jangan malah membuat bangunan yang tidak perlu, kalau sekarang Tower Penajam itu belum perlu,” terang Hamdi, salah satu mahasiswa, Senin (30/8/2021).
Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan, pemerintah daerah (Pemda) PPU harus memiliki skala prioritas dalam pembangunan. Penanganan pandemi Covid-19 saat ini harus menjadi fokus utama, pembangunan jalan di PPU juga sangat diperlukan
“Mungkin suatu saat bisa saja (membangun Tower Penajam), tapi kalau sekarang kan jalan juga masih banyak yang rusak. Harus ada skala prioritas dari pemerintah, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu, contoh kalau sekarang ya bagaimana fokus penanganan pandemi dulu,” jelasnya.
Baca Juga:Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten PPU Kaltim Bertambah 74 Orang
Menilik laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PPU, PT. Pandu Persada dari Bandung menjadi pemenang tender perencanaan pembangunan Tower Penajam. Biaya perencanaannya diketahui senilai Rp 2,9 Miliar setelah negosiasi, dari pagu proyek sebesar Rp 3,7 Miliar.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD PPU Rauf Muin juga memberikan komentar. Ia mengatakan seharusnya fokus utama dikala pandemi Covid-19 ialah pemulihan ekonomi.
Musababnya, rentetan pemulihan ekonomi ini bisa berdampak pada banyak sektor. Seperti, pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) PPU yang belum terbayar secara menyeluruh.
"Hal ini (pembangunan Tower Penajam) harusnya bukan prioritas," lugasnya dihubungi melalui panggilan telepon seluler di hari yang sama.
Jika disorot lebih dalam, penolakan pembangunan tower tersebut dibeberkan Rauf memiliki banyak alasan.
Pertama soal anggaran. Ia menyampaikan keuangan PPU sekarang tidak seperti di masa sebelum-sebelumnya. Persoalan kedua, usulan pembangunan tower tersebut belum sampai kepada para dewan di wilayah tersebut.
"Kalau pun ada di dalam multiyears, itu kan harus dilihat juga sumber dananya. Karena yang saya tahu, hingga kini baru perencanaannya saja," jelasnya.
Ia menyatakan, wajar saja jika masyarakat ada yang menolak pembangunan tersebut. Karena, proyek itu tidak berimplikasi kepada konsep pembangunan suatu daeerah.
Menurutnya lagi, tower itu hanya sekedar maskot belaka. Dirinya pun dengan lugas menyatakan, kontribusi dari tower itu pun masih belum tahu apa untuk daerah.
"(Pembangunan yang berkontribusi) itu contohnya seperti infrastruktur jalan," ucapnya.
Ia membeberkan, alasan lain kenapa pembangunan ini disorot, karena pembayaran insentif nakes di PPU belum tuntas.
Baginya, insentif nakes merupakan hal yang harus diprioritaskan Pemda PPU.
"Untuk percepatan pemulihan ekonomi loh itu," sambungnya.
Ia menyampaikan, jika semua masyarakat sudah terbebas dari ancaman penularan Covid-19, pembangunan itu dipersilahkan untuk dikerjakan.
Ia menyatakan, dewan PPU akan terus mengawal mega proyek tersebut.
"Akan kami bahas di tingkat fraksi Gerindra soal masalah ini. Tidak hanya kami saja, pembahasan lebih (besar) juga pasti ada mengingat opini akan terus berkembang," tambahnya.
Dirinya juga menegaskan, persoalan suka tidak suka yang ada di dewan terkait mega proyek tersebut karena melihat fungsi dari pembangunan.
"Di satu sisi mungkin, karena kan IKN, peru maskot. Tapi persoalannya bukan itu, ini dananya fantastis, bisa ke lain hal," pungkasnya.
