SuaraKaltim.id - Erick Thohir akan menutup 7 Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Menteri BUMN ini tentunya memiliki alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Berikut 4 alasan ke-7 BUMN itu akan ditutup Erick Thohir.
1. Lama tak beroperasi
Secara gamblang Erick menyebutkan alasan memilih untuk menutup 7 BUMN di Tanah Air. Fakta pertama karena ke-7 BUMN itu sudah lama tak beroperasi.
Walaupun Erick tak menyebutkan secara jelas keseluruhan mana saja BUMN yang akan ditutup usahanya.
Baca Juga:Erick Thohir Rekues ke Melly Goeslow Ciptakan Soundtrack Film Ini
Namun demikian, Erick tidak secara gamblang menyebutkan keseluruhan mana saja BUMN yang akan ditutup usahanya.
"Sekarang yang perlu ditutup itu ada tujuh BUMN yang memang sudah lama tidak beroperasi," ujar Erick, dikutip dari Suara.com, Jumat (24/9/2021).
2. Lama tak beroperasi, nasib pegawai terkatung-katung
Selain membeberkan bahwa ke-7 BUMN itu sudah lama tak beroperasi. Erick juga memberikan fakta lain yang cukup ironi.
Katanya, nasib para pegawai yang bekerja di tujuh BUMN itu juga jadi tak jelas.
Baca Juga:Jenguk Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Erick Thohir: Cepat Sembuh ya Mbak Vera
"Ini kan kasihan juga nasib para pegawainya, (mereka) terkatung-katung," sambungnya.
"Nanti di situ ada PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, Merpati, Kertas Leces. Ini hal-hal yang saya rasa kita harus pastikan keputusan ini ada," tambah dia.
3. BUMN-BUMN Tidak Sehat
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menuturkan, keputusannya untuk menutup usaha BUMN ini, karena usaha BUMN-BUMN tersebut dalam kondisi yang tidak sehat.
Selain itu, Ia melihat BUMN-BUMN belum bisa mengikuti kondisi pasar yang terbuka dan digitalisasi juga.
"Kalau tidak diambil keputusan cepat, itu nanti akan membuat perusahaan tersebut makin lama makin tidak sehat. Padahal dalam waktu yang singkat kita bisa memperbaiki, cuma karena prosesnya belum jadinya tidak sehat. Akhirnya bukan jadi tidak sehat saja, malah bangkrut dan tutup," tutur dia.
4. Dapat dukungan DPR dan meminta dukungan dari Presiden
Meski begitu, untuk menutup usaha BUMN itu tidak seperti membalikkan tangan. Perlu proses yang panjang untuk bisa benar-benar menutup usaha BUMN itu.
Maka dari itu, Ia meminta kepada semua pihak agar bisa memberikan kewenangan kepada Kementerian BUMN agar bisa menutup atau memerger BUMN-BUMN yang tengah bermasalah.
"Karena itu kita meminta, apalagi memang ini dari DPR langsung dan karena itu kemarin saya di Krakatau Steel meminta dukungan dari bapak Presiden RI Joko Widodo dan semua menteri, berilah kepercayaan kepada kami sebagai Kementerian BUMN untuk bisa menutup dan menggabungkan (merger) perusahaan BUMN dengan cepat," tandasnya.