SuaraKaltim.id - Meskipun kasus penularan Covid-19 di Kaltim telah melandai, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum memberikan izin terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang SMA dan SMK sederajat.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim HM Sa’bani mengatakan, pihaknya baru akan mengizinkan digelarnya PTM untuk jenjang SMA dan SMK sederajat jika vaksinasi guru dan pelajar di Kaltim telah mencapai minimal 75 persen.
Ia pun meminta Dinas Pendidikkan (Disdik) Kabupaten dan Kota di Kaltim untuk mempercepat vaksinasi guru dan siswa. Sehingga PTM bisa segera digelar.
“Disdik di kabupaten dan kota agar cepat melaksanakan akselerasi vaksinasi Covid-19, untuk siswa dan guru-gurunya,” ujar Sa’bani, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Minggu (14/11/2021).
Baca Juga:PTM Bertambah 180 Sekolah, Dikbud Tangsel Wanti-wanti Kasus Covid-19: Semua Harus Jujur
ia mengungkapkan, meski kasus penularan Covid-19 telah melandai di BenuaEtam, namun cakupan vaksinasi secara keseluruhan belum mencapai herd immunity.
Karena berdasarkan data Satgas Penanganan Provinsi Kaltim pada Minggu (14/11/2021) hingga pukul 15.00 Wita capaian vaksinasi untuk dosis satu 64,41 persen atau 1.908.774 jiwa dan dosis dua 45,31 persen atau 1.302.467 jiwa. Adapun sasarannya 2.874.401 jiwa.
Sementara khusus vaksinasi remaja sasarannya 397. 462 jiwa. Namun, vaksinasi dosis satu baru sekitar 59,21 persen dan dosis dua baru sekitar 39,72 persen, sehingga masih jauh dari target.
Dari laporan Satgas baru Kota Bontang yang capaian vaksinasi remaja 75,23 persen untuk dosis satu dan 63,80 persen dosis kedua. Sedangkan Kota Balikpapan baru sekitar 73,74 persen untuk dosis pertama dan sekitar 60,43 untuk dosis kedua.
Terendah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) )yang baru sekitar 43,53 persen untuk dosis satu dan 23,18 untuk dosis kedua. Lalu Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk dosis satu sekitar 43,46 persen dan dosis kedua sekitar 26,78 persen
Baca Juga:Pupuk Kaltim Mampu Menghemat Hingga Rp 60 Miliar Berkat Inovasi Talenta Perusahaan
Karenanya ia, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melaporkan jika ada kendala dalam vaksinasi.
“Sehingga cepat pula dicarikan solusinya. Dengan begitu vaksinasi dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya.
