SuaraKaltim.id - Sampai 30 Oktober 2021, capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mencapai 93,5 persen. Sedangkan, realisasi belanja daerah dengan Ibu Kota Sangatta itu sudah mencapai 58 persen.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman saat ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 secara virtual, di Ruang Rapat Diskominfo Perstik Kutim, Senin (22/11/2021). Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ia menjelaskan, Kutim senantiasa berupaya untuk memenuhi arahan presiden dan kementerian. Dalam paparan Mendagri, disampaikan bahwa arahan presiden yang utama adalah agar realisasi APBN dan APBD dipercepat melalui belanja pemerintah. Seluruh daerah diharapkan berupaya penuh mencapai realisasi target-target keuangan.
“Baik pendapatan maupun belanja. Target pendapatan kami di Kutim sampai saat ini sudah di angka 93,6 persen hampir 94 persen,” paparnya, dilansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (23/11/2021).
Baca Juga:Punya 21.000 Pil Double L, Warga Kutim Ini Diamankan Polisi
Politisi PKS itu menyebutkan, salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya serapan pendapatan adalah transfer dari pemerintah pusat yang cukup rutin. Berbeda dengan serapan pendapatan sangat tinggi, serapan belanja daerah Kutim berada di presentasi hampir 58 persen.
Orang nomor satu di Kutim tersebut mengatakan bahwa Pemkab masih memiliki waktu untuk meningkatkan serapan APBD hingga 100 persen.
Sebab, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikabarkan belum memberikan laporan sehingga serapan diprediksi bisa meningkat dalam jangka waktu sebulan.
“Kami masih dalam moderat di dalam artian belanja, untuk pendapatan kami cukup tinggi. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir tahun ini pendapatan (serapan) kami bisa lebih meningkat,” ucapnya.
Dalam pencapaian target-target realisasi hingga tutup tahun 2021, dia berharap semua SKPD di Kutim mulai memasukkan dan menyetorkan SPJ kegiatan yang sudah berjalan. Sehingga, cakupan realisasi belanja bisa diketahui lebih riil. Termasuk yang belum berjalan supaya bisa mencapai target. Ini diperlukan karena di perubahan anggaran juga ada perubahan belanja maupun pendapatan. Tentu akan menjadi orientasi untuk prioritas pencapaian target realisasi.
Baca Juga:Mendagri Tito Karnavian Keluarkan Instruksi Terbaru Terkait PPKM Jawa-Bali
“Saya berharap dalam kurun waktu satu setengah bulan ke depan atau hingga akhir tahun, target-target yang telah dipasang ini dapat tercapai. Jika tidak seluruhnya, setidaknya terpenuhi di atas angka 95 persen,” tutupnya.
