SuaraKaltim.id - Panitia pelaksana Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Badminton Bontang menanggapi kabar pemotongan honor wasit di ajang antar kabupaten dan kota ini. Melalui deputi referee, pelaksana Kejurprov Kaltim 2021, M Ahyadi Gani meluruskan informasi tersebut.
Ia membenarkan adanya pemotongan honor bagi wasit yang bertugas di Kejurprov kemarin. Tetapi, dia beralasan, keputusan itu sudah mendapat persetujuan dari seluruh wasit yang terlibat.
"Kita kumpulkan sebelumnya, dan saya minta secara lisan yang keberatan honor dipotong agar unjuk tangan, dan silahkan keluar dari grup whatsapp," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (8/3/2022) petang.
Dari pertemuan itu, ia mengaku, tidak ada penolakan dari semua pihak. Namun, belakangan salah satu rekannya protes lantaran pemotongan tersebut.
Baca Juga:Jumlah Wasit FIFA di ASEAN, Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand
"Semua setuju, karena tidak ada yang keluar dari grup," ungkapnya.
Ia menuturkan, keputusan pemotongan honor itu lantaran penyelenggaran turnamen kekurangan tenaga, wasit. Sedangkan, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar 16 orang wasit saja.
Selama pertandingan 5 hari itu dibutuhkan tenaga ekstra, karena jadwal yang sangat padat. Di setiap pertandingan, rata-rata membutuhkan 2-3 orang wasit, dengan skema kerja 1 jam kerja 30 menit istirahat sulit melaksanakan turnamen dengan lancar.
Dengan kondisi itu, panitia memutuskan menambah jumlah wasit untuk bertugas, menjadi 24 orang. Konsekuensinya, honor yang semula untuk 16 orang harus dibagi dengan tenaga wasit tambahan.
"Kalau dengan 16 orang saja tidak mungkin sanggup, makanya kami putuskan tambah orang," ucapnya.
Baca Juga:Sebanyak 146 Jamaah Haji Bontang Siap Berangkat Tahun Ini, Tapi Tunggu Surat Resmi dari Kemenag
Tanggung Jawab Pelaksana
Dikonfirmasi terpisah Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Muhtar mengatakan, diajang itu Disporapar bertindak sebagai fasilitator kegiatan. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis penyelenggara berada di bawah naungan PBSI Kota Bontang sebagai tuan rumah.
Ia merinci, honor wasit di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah ditetapkan untuk 16 orang. Belakangan jumlahnya bertambah karena alasan teknis, menjadi 24 orang. Dengan tambahan penerima, Disporapar tak mampu berbuat banyak dan menyerahkan ke pelaksana kegiatan.
"Kami juga bingung kenapa acara yang sudah terlaksana lama baru muncul masalah sekarang. Yang penting Diporapar tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap internal PBSI," katanya.
Ia mengatakan, jangan sampai ada tudingan publik soal oknum yang diarahkan ke Disporapar, padahal tidak ada sama sekali.
"Itu internal mereka jangan libatkan Disporapar lah karena pasti pengurus PBSI ada kesepakatan di awal soal pembayaran," terangnya.
Perwakilan wasit menyampaikan akan membuat surat pernyataan soal tidak mempermasalahkan perihal pembayaran saat kejurprov yang berlangsung beberapa waktu lalu.
"Mereka mau buat pernyataan kalau honor yang diberikan dengan nominal tersebut sudah didasari kesepakatan bersama dari seluruh anggota wasit," pungkasnya.
