SuaraKaltim.id - Ketua Komisi I DPRD Bontang Muslimin sekaligus pimpinan rapat pembahasan ihwal penghapusan tenaga honorer meluruskan informasi rapat yang digelar tertutup, Senin (14/3/2022).
Rapat antara Komisi I DPRD Bontang bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) hanya lantaran mis komunikasi.
Padahal rapat tersebut membahas soal nasib para tenaga kontrak honorer, lantaran Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 yang tidak lagi diperbolehkan ada pada 2023 mendatang.
"Saya saja tidak tahu kenapa tertutup. Kalau nanti ada yang wawancara terbuka juga. Padahal yang pimpin rapat saya," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Baca Juga:Basri Rase Pusing Minyak Goreng Mahal di Bontang, Minta Polisi Awasi Distribusi
Dilanjutkan Muslimin, mengaku tidak tahu siapa yang memutuskan rapat tersebut ditutup. Padahal secara pribadi dirinya tidak pernah mengintruksikan tertutup.
"Saya tidak pernah mengatakan kalau itu rapat tertutup. Ini hanya miskomunikasi," terangnya.
Diketahui rapat membahas soal tenaga honorer dihadiri langsung kepala BKPSDM Sudi Priyanto dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Muslimin.
