SuaraKaltim.id - Sektor pertanian kembali disorot dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Menurut anggota Dewan Benuo Taka, pemerintah pusat harus memprioritaskan sektor tersebut.
Bahkan jika bisa, membuat sektor itu bisa maju di PPU agar menjadi penyangga pangan di IKN baru bernama Nusantara tersebut. Soal itu, disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi.
"Kami sudah sampaikan aspirasi kepada Kementerian Pertanian," ujarnya, melansir dari ANTARA, Sabtu (21/5/2022).
Untuk mewujudkannya, Pemkab PPU, menurutnya, juga harus proaktif mengajukan berbagai program pertanian kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Tujuannya untuk peningkatan produksi.
Baca Juga:Program Embung dari Kementan Jadi Solusi untuk Memenuhi Kebutuhan Pertanian
Ia melanjutkan, Pemkab PPU harus membuat perencanaan terpadu dengan IKN Nusantara. Karena katanya lagi, wilayah PPU masuk dalam perencanaan daerah penyangga pangan ibu kota baru Indonesia tersebut.
Akan tetapi, ia membeberkan, bukan hanya Bumi Mulawarman, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) juga masuk dalam perencanaan daerah penyangga pangan IKN Nusantara.
"Kami minta Kementerian Pertanian berikan kebijakan khusus pemenuhan infrastruktur irigasi dan lainnya untuk peningkatan produksi pertanian," ucapnya.
Ia berharap, Kementan memberikan anggaran khusus untuk peningkatan produksi pertanian di PPU. Ia melanjutkan, para petani di PPU membutuhkan keberadaan sumber air untuk irigasi lahan persawahan agar produksi meningkatkan.
Lalu katanya, selama ini lahan persawahan di wilayah PPU menggunakan sistem tadah hujan untuk pengairan, sehingga hasil panen tidak maksimal. Padahal di wilayah PPU, terdapat sekitar 10.000 hektare lahan pertanian tanaman padi produktif yang dapat digunakan untuk pertanian berbasis kawasan tersebut.
Baca Juga:Pelonggaran Pemakaian Masker, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa Berharap Ekonomi Bisa Pulih
"Kami juga sampaikan aspirasi kepada Kementerian Pertanian terkait pembangunan pertanian berbasis kawasan, sebab hanya dapatkan kuota 1.500 hektare," tandasnya.
