SuaraKaltim.id - Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Balikpapan disebut tak kerja. Legislatif Kota Minyak itu mendapatkan surat. Mulai dari warga sampai organisasi masyarakat (Ormas).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, pihaknya membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus dalam upaya penanggulangan banjir.
Katanya, Pokja tersebut bekerja untuk mengawasi masalah perizinan pengupasan lahan yang menjadi salah satu persoalan utama penyebab banjir di Kota Pelabuhan.
Ia menuturkan, Pokja akan bekerja dalam melakukan penindakan terhadap pengembang perumahan yang tak bertanggung jawab. Yang ia maksud ialah pengembang yang tak bertanggung jawab menyediakan bozem dan pembangunan darianase yang dianggap buruk.
Baca Juga:Moeldoko Mengutuk Keras dan Minta Pemerintah Tangkap KKB Pelaku Pembunuhan 10 Warga Sipil
“Pokja ini dibentuk dengan melibatkan DPRD Kota Balikpapan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), camat dan lurah,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (20/7/2022).
Ia menambahkan, rencananya hari ini ada 4 sampai 5 titik yang akan ditinjau langsung oleh komisinya.
“Kami serius di Komisi III, termasuk mengecek yang disurati warga maupun Ormas, kok DPRD dalam hal ini Komisi III lemah tidak turun ke lapangan,” katanya.
Ia menilai permasalahan pengupasan lahan marak terjadi, menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kota Balikpapan.
Sehingga, ia meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Satpol PP dapat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pengupasan ilegal di lapangan.
Baca Juga:Banyak Warga Australia Sakit Mata Karena Sering Menatap Layar Gawai
“Makanya kami sampaikan kepada Satpol PP jangan cuma tajam di bawah tumpul di atas. Begitu ada galian C, pengupasan lahan, Satpol PP turun, ada oknum yang menjaga, mereka balik kanan,” tutupnya.
